Hidayatullah.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun disebut siap patuh terhadap arahan Jokowi itu.
Awalnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” ucap Jokowi.
Baca Juga
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berulang kali mengemuka. Beberapa menteri pun diketahui turut berkomentar. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana ini.
Juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut sendiri siap mengikuti arahan Jokowi terkait larangan tersebut.
“Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden,” kata Jodi Mahardi kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Jodi juga membeberkan mengenai kerja Luhut selama pandemi COVID-19. Selain itu, kata Jodi, Luhut terus bekerja untuk menyejahterakan masyarakat.
“Pak Luhut hari ini juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pascapandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin,” ujar Jodi.
Sementara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto tidak lugas menjawab arahan Jokowi itu. Menurutnya, arahan Jokowi sudah jelas dan tidak perlu diberi penjelasan.
“Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU, itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu,” kata Airlangga di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Untuk diketahui, Airlangga merupakan salah satu ketua umum partai politik yang sempat berbicara terkait wacana penundaan pemilu. Airlangga mengatakan usulan penundaan didapatnya sebagai aspirasi masyarakat.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
