Hidayatullah.com—Politikus Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya meminta mitra-mitra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak terlalu mudah membuat kebijakan hanya karena laporan orang per orang, apalagi terkait kejadian di masyarakat yang bersifat kasuistik.
Pernyataan ini disampaikan Mustofa menanggapi usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel agar semua tempat ibadah di Indonesia di bawah kontrol pemerintah saat rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (4/9/2023).
“Berpikirlah dengan jernih. Apalagi jika keputusan yang diambil, terkait nasib umat Islam. Apalagi BNPT. Badan bernama BNPT ini, bukan Badan biasa. Pernyataan-pernyataannya di publik, bisa saja justru menyebabkan keonaran yang tidak perlu,” demikian kata Mustofa dalam pernyataan yang diterima hidayatullah.com, Selasa (5/9/2023).
Menurut aktifis Cyber Muhammadiyah ini selama ini umat Islam Indonesia tidak pernah menuntut yang aneh-aneh. Bahkan umat Islam sudah berperan memerdekakan negeri ini, juga tidak pernah meminta balasan apapun.
Karena itu, kalaupun ada masjid yang suka mengkritik pemerintah, bukan berarti semua masjid anti-pemerintah. “Mereka (umat Islam) hanya ingin bisa ibadah dengan tenang. Jika ada satu kasus masjid yang dianggap tidak nyaman di telinga pemerintah, bukan berarti semua masjid harus dipukul,” demikian kata pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020 ini.
Baca Juga
“Jika ada satu masjid dianggap mengganggu pemerintah, ya tak kemudian, semua masjid distample sebagai masjid makar. Dan seterusnya. Mosok satu masjid mengkritik, lalu semua masjid akan dikontrol pemerintah? ngacolah itu,” jawabnya.
Menurutnya, jika pemerintah tidak ingin ada kritik, maka pemerintah seharusnya memberantas ‘teroris’ dan para ‘bandit’ di pemerintah. Misalnya koruptor, atau oknum pemecah-belah bangsa, oknum pembangkang, oknum pejabat yang double-double jabatan, oknum pejabat yang pemasukan bulanannya melebihi kewajaran, dan lain-lain.
“Jangan dikira, rusaknya masyarakat, disebabkan oleh masyarakat. Dalam Kitab Ihya Ulumuddin, rusaknya masyarakat karena disebabkan penguasanya. Jadi, pemerintah mesti introspeksi diri. Jangan karena kekuasaan, lalu seenaknya berbuat,” tambahnya.
“Untungnya, kontrol semua masjid oleh pemerintah, baru usulan,” tambah dia.
Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di Indonesia di bawah kontrol pemerintah. Usulan ini disampaikan Rucko dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (4/9/2023).
“Kami sedang studi banding kepada beberapa negara, kepada negara sebelah Singapura dan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya terkontrol, undercontrol pemerintah. Siapa yang berbicara dan apa kontenya “ ujarnya di depan anggota dewan.
“Demikian juga di negara-negara Timur-Tengah, di Oman, di Qatar, Saudi Arabiyah yang kami datangi, termasuk di Maroko yang kami datangi, semua tempat ibadah, terpungkas semua di dalamnya, yang memberikan tausyiah, yang memberikan materi, yang memberikan kontenya, di bawah kontrol pemerintah,” tambahnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
