Hidayatullah.com– Gubernur negara bagian Maryland, Amerika Serikat, memberikan pengampunan bagi lebih 175.000 terpidana kasus ganja.
Gubernur Wes Moore mengatakan, “Maryland akan menggunakan momen ini untuk memperbaiki banyak kesalahan sejarah.”
Ganja alias kanabis sudah dinyatakan legal di Maryland sejak hampir setahun silam, dan lebih dari setengah penduduk Amerika Serikat sekarang tinggal di negara bagian yang melegalkan kanabis.
Pemerintah federal juga sedang mengupayakan klasifikasi ulang untuk ganja, dan Presiden Joe Biden – yang putranya Hunter Biden juga diketahui merupakan pengguna narkoba antara lain jenis ganja, kokian dan crack cocaine – sudah dua kali mengeluarkan pengampunan massal bagi warga AS yang didakwa karena kepemilikan ganja.
Sebuah laporan negara bagian tahun 2022 menemukan bahwa, meskipun di Maryland tingkat penggunaan ganja lebih tinggi di kalangan penduduk kulit dibandingkan penduduk kulit hitam, warga kulit hitam Maryland memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk ditangkap atas tuduhan kepemilikan kanabis
Baca Juga
Satu dari setiap warga Maryland berkulit hitam. Namun, data negara bagian menunjukkan lebih dari dua dari tiga pria yang mendekam di penjara berkulit hitam.
Kepala Kejaksaan Maryland Anthony Brown mengatakan langkah pengampunan ini diharapkan efektif untuk mengatasi bias rasial dalam penanganan kasus ganja oleh aparat hukum.
Pengampunan berlaku bagi terpidana dengan dakwaan untuk kepemilikan maupun penggunaan ganja kategori ringan yang tercantum dalam catatan elektronik pengadilan alias kasus baru.
Mereka yang tercantum dalam catatan kertas pengadilan (kasus lama) juga dapat mengajukan pengampunan, demikian pula terpidana yang sudah meninggal dunia.
Tidak satupun terpidana kasus ganja yang diberikan pengampunan pada hari Senin (17/6/2024) itu berada di dalam sel. Namun, banyak dari mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh fasilitas perumahan, pekerjaan dan pendidikan disebabkan catatan kriminalnya.
Para pejabat tingkat federal, negara bagian, dan lokal di AS mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan kepada warga negara yang terbukti melakukan kejahatan, memulihkan sebagian atau seluruh hak yang mungkin telah hilang dari mereka.
Kurun lima tahun terakhir, warga di setidaknya sembilan negara bagian di AS telah menerima pengampunan dalam kasus ganja tingkat rendah. Namun, meskipun kebijakan ini memberikan pengampunan atas kejahatan di masa lalu, hal tersebut tidak serta merta berarti menghapus catatan kriminal mereka.
Menurut laporan Washington Post seperti dilansir BBC, hukuman di masa lalu akan dihapus dari database pemeriksaan latar belakang kriminal dalam waktu 10 bulan setelah orang bersangkutan memperoleh pengampunan. Namun datanya akan tetap disimpan dalam catatan pengadilan umum kecuali ada permohonan untuk dihapus.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
