Buka MIHAS 2026, Wakil PM Malaysia Dorong Pembentukan ASEAN Halal Council

Hidayatullah.com – Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mendorong pembentukan ASEAN Halal Council sebagai langkah memperkuat integrasi ekosistem halal dan perdagangan produk halal di kawasan Asia Tenggara.

Dorongan tersebut disampaikan Ahmad Zahid saat membuka Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, 25 September 2026. Kegiatan ini sudah berlangsung tanggal 23 dan akan berakhir di 27 September.

Menurutnya, kerjasama halal ASEAN harus diarahkan pada langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha, terutama melalui pengurangan hambatan perdagangan, kemudahan akses pasar, dan peningkatan peluang ekspor.

“Kesuksesan harus diukur melalui hambatan yang lebih kecil, akses pasar yang lebih mudah, dan penerimaan perusahaan yang lebih banyak,” ujar Ahmad Zahid.

Ia mengungkapkan, Malaysia mengusulkan agar ASEAN Halal Council diluncurkan di Malaysia pada tahun depan. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah, otoritas halal, investor, dan pelaku industri untuk memperkuat koordinasi serta membangun rantai perdagangan halal kawasan.

Ahmad Zahid menilai negara-negara ASEAN memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi dalam pengembangan industri halal. Karena itu, kepercayaan dan standar halal yang telah dibangun perlu diterjemahkan menjadi kerja sama ekonomi, investasi, dan akses pasar yang lebih luas.

Perkuat Kerja Sama Malaysia-Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Zahid mengumumkan pembentukan Malaysia-Indonesia Halal Council sebagai bagian dari upaya memperkuat perdagangan halal bilateral.

Council tersebut dijadwalkan menggelar pertemuan pertama pada 26 Oktober dengan fokus pada fasilitasi dan penyederhanaan perdagangan halal antara Malaysia dan Indonesia.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Memorandum of Cooperation (MoC) yang telah ditandatangani kedua negara pada 2023. Ahmad Zahid mengatakan JAKIM dan otoritas halal Indonesia yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Keduanya telah melakukan negosiasi untuk mempermudah proses halal dan perdagangan kedua negara.

“Malaysia membawa pengalaman dan standar. Indonesia membawa kekuatan luar biasa, kapasitas produksi, dan kontribusi. Selain itu, di seluruh Asia, kemampuan kita bisa menjadi semakin kuat. Ini adalah tujuan diplomasi halal,” katanya.

Ahmad Zahid menegaskan, pengembangan industri halal tidak cukup hanya dengan membangun sertifikasi dan kepercayaan. Ekosistem tersebut harus mampu membuka peluang perdagangan dan investasi bagi pelaku usaha.
Ia menyebut ekspor halal Malaysia telah mencapai sekitar RM68,52 miliar dan menargetkan peningkatan hingga RM80 miliar pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Malaysia perlu memperkuat kapasitas produksi, pembiayaan, logistik, teknologi, dan pemahaman pasar. Dukungan juga perlu diberikan kepada perusahaan kecil agar mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional.

“Negara-negara membutuhkan produksi yang konsisten, produk yang sesuai, modal yang bekerja, logistik yang andal, dan pemahaman pasar,” ujarnya.

Menurut Ahmad Zahid, MIHAS menjadi salah satu platform penting untuk mempertemukan pelaku industri dengan mitra dan pasar internasional. Melalui forum tersebut, Malaysia ingin memperkuat jaringan perdagangan halal sekaligus membangun kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN.

Ia menegaskan, masa depan ekonomi halal akan bergantung pada kemampuan negara-negara untuk menghubungkan kekuatan masing-masing dan mengubah kepercayaan yang telah dibangun menjadi peluang ekonomi yang nyata.