“Jihad Korporat”, Babak Baru Serangan Politikus India terhadap Muslim

Hidayatullah.com— Menteri Maharashtra dan politikus nasionalis Hindu dari Partai Bharatiya Janata (BJP), Nitesh Rane, kembali menjadi sorotan setelah mengembuskan isu “jihad korporat” di negara bagian tersebut dan menyerukan agar kandidat Hindu diprioritaskan dalam perekrutan tenaga kerja

Pernyataan itu disampaikan ketika muncul kasus di sebuah unit BPO Tata Consultancy Services (TCS) di Nashik. Polisi menangkap delapan karyawan TCS, terdiri atas tujuh pria dan seorang manajer operasional perempuan, terkait dugaan pelecehan seksual dan tuduhan konversi agama. Seorang karyawan perempuan lainnya dilaporkan masih melarikan diri.

Komisi Nasional untuk Perempuan India (NCW) kemudian membentuk komite pencari fakta untuk menyelidiki dugaan pelecehan terhadap karyawan.

Merujuk kasus tersebut, Rane menyatakan pekerjaan telah disalahgunakan sebagai sarana konversi agama. Ia kemudian menggunakan istilah “jihad korporat” dan mengatakan bahwa memprioritaskan kandidat karyawan Hindu merupakan “kebutuhan saat ini” untuk mencegah apa yang ia sebut sebagai “aktivitas jihadis”.

“Jika setiap wadah, mulai dari perdagangan hingga kantor perusahaan, digunakan untuk menargetkan umat Hindu melalui berbagai bentuk jihad, maka sudah saatnya diambil tindakan tegas,” kata Rane kepada wartawan, sebagaimana dikutip Business Standard.

Ia juga memperingatkan bahwa perusahaan dapat menerapkan kebijakan hanya merekrut umat Hindu. Menurut Rane, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat “Hindu Rashtra”.

Rekam Jejak Pernyataan Komunal

Pernyataan terbaru Rane menjadi sorotan karena bukan pertama kalinya ia menggunakan istilah yang mengaitkan umat Muslim dengan ancaman atau konspirasi.

Dalam sebuah pertemuan di Pune pada Januari 2025, Rane menyebut Muslim sebagai “ular hijau” dan menggambarkan Kerala sebagai “mini-Pakistan”. Pernyataan itu mendapat kecaman dari sejumlah kelompok politik oposisi.

Pada Maret 2025, ia menuduh uang dari pedagang Muslim digunakan untuk mendanai “jihad” dan mendukung seruan agar pedagang Muslim dilarang berjualan di pasar. Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari sengketa hukum yang dibawa ke Pengadilan Tinggi Bombay, menurut Clarion India.

Rane juga beberapa kali menyerukan pembatasan hubungan ekonomi berdasarkan agama. Dalam salah satu pernyataannya, ia meminta masyarakat Hindu menghindari transaksi dengan non-Hindu.

Anggota parlemen AIMIM, Imtiaz Jaleel, merespons dengan mengatakan, “Rane membutuhkan salinan Konstitusi, bukan bahasa kebencian,” ujarnya.

Setelah serangan teror di Pahalgam, Rane juga meminta masyarakat mempertanyakan agama pemilik toko sebelum berbelanja. Pada kesempatan lain, ia menyatakan, “ini adalah pemerintahan Hindutva” ketika berbicara mengenai kelompok Muslim.

Clarion India melaporkan bahwa Rane telah menghadapi lebih dari 20 laporan polisi atau FIR terkait dugaan pernyataan yang memicu permusuhan antarkelompok dan gangguan ketertiban umum.

Media tersebut mencatat sejumlah pernyataannya yang kontroversial, termasuk tuduhan terhadap Muslim terkait “jihad”, seruan boikot ekonomi, serta pernyataan mengenai masjid dan kelompok Muslim.

Dalam salah satu pernyataan pada September 2024, Rane bahkan mengancam akan memasuki masjid jika pihak tertentu berbicara menentang tokoh agama Ramgiri Maharaj. Pernyataan tersebut diikuti pengajuan laporan polisi.

Pola yang Lebih Luas

Kontroversi mengenai “jihad korporat” muncul ketika penggunaan istilah “jihad” dalam wacana politik India telah berkembang ke berbagai bidang, termasuk hubungan antaragama, ekonomi, pekerjaan, hingga perkawinan.

India Hate Lab, proyek Center for the Study of Organized Hate (CSOH), mencatat 1.318 peristiwa ujaran kebencian terhadap minoritas sepanjang 2025.

Sebanyak 1.289 peristiwa atau sekitar 98 persen di antaranya menyasar Muslim, baik secara langsung maupun bersama kelompok minoritas lainnya.

Maharashtra mencatat 193 peristiwa, menjadikannya salah satu wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Laporan tersebut juga mencatat penggunaan narasi seperti “love jihad”, “land jihad”, dan “population jihad” dalam sejumlah peristiwa.

Temuan tersebut mendapat konteks dari penelitian ekonom Deepankar Basu yang diterbitkan dalam jurnal World Development. Dengan menganalisis data 2009–2018 menggunakan metode difference-in-differences, Basu menemukan bahwa kemenangan elektoral BJP pada 2014 di wilayah-wilayah yang menjadi basis kemenangan partai tersebut diikuti peningkatan kejahatan kebencian terhadap kelompok minoritas, terutama Muslim. Rane adalah putra politikus BJP dan mantan menteri federal India, Narayan Rane. Serangkaian pernyataannya telah menuai kritik dari oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta sejumlah organisasi yang menilai retorika tersebut dapat memperuncing ketegangan Hindu-Muslim.*