Hidayatullah.com–Pemerintah akan mencegah meluasnya konflik terkait pembakaran rumah dan mesjid jemaah Ahmadiyah, di Kampung Ciampea Udik, Desa Cisalada, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam.
“Karena itu pemerintah akan merumuskan penyelesaian jemaah Ahmadiyah secara menyeluruh dan tidak parsial,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali usai rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat di Pendopo, Bogor, Sabtu sore.
Hadir dalam rapat itu, Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Bupati Bogor Rahmat Yasin.
Sebelumnya, Jumat malam, pk 19:00 sekelompok warga membakar rumah dan mesjid milik jemaah Ahmadiyah di Kampung Ciampea Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan hanya sejumlah orang yang mengalami luka.
Suryadharma menegaskan dalam penyelesaian Ahmadiyah ini pemerintah tidak akan menyelesaikan secara parsial. Karena kalau dilakukan penyelesaian parsial maka jika kasus Ahmadiyah di sini (Bogor) sudah selesai, maka kasus yang sama akan muncul lagi di daerah lain.
“Rapat juga memutuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi korban aksi anarkis tersebut. Selain itu aparat kepolisian akan siaga penuh dan siap akan menambah personel bila diperlukan,” kata Suryadharma yang juga ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.
Menurutnya pemerintah juga ingin ada langkah jangka panjang untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah. Namun Menag belum bisa mengatakan apa saja langkah tersebut. Dia hanya mengatakan masalah perlunya pembubaran Ahmadiyah juga dibahas dalam rakor tersebut.
“Sekarang ini saya berharap kepada masyarakat tenang untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Karena tindakan anarkis itu adalah salah apalagi pemerintah sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah pokok (Ahmadiyah,” tutur dia.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga meminta semua pihak fokus pada upaya agar kasus ini tidak menyebar luas. Mengingat telah terjadinya berbagai kasus serupa di Jawa Barat.
“Polres Bogor juga siap menuntaskan kasus ini dengan menangkap aktor intelektual yang mengobarkan aksi anarkis,” katanya.
Bupati Bogor Rahmat Yasin menjelaskan seharusnya Ahmadiyah mematuhi SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri (mendagri, menteri agama dan jaksa agung) di antaranya, tidak mengembangkan ajarannya, tidak memasang papan nama, tidak membangun fasilitas peribadatan. Ini yang menjadi permasalahan yang terjadi di Ahmmadiyah di Kampung Ciamea. [pko/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
