Hidayatullah.com–Mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa kunci penyelesaian konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura, ada ditangan ulama setempat.
“Oleh karena itu, para ulama di Sampang ini harus didukung dengan berbagai informasi yang lebih luas agar penyelesaian konflik tersebut lebih obyektif dan proporsional, apalagi ulama di Madura memiliki peran penting sebagai panutan umat,” tegas Hasyim Muzadi di Malang, Sabtu, (01/08/2012) dikutip Antara.
Ia mengakui, masyarakat di Madura cenderung lebih taat kepada ulama ketimbang ajaran yang termaktub dalam kitab suci (syariat). Oleh karena itu, peran ulama untuk mendamaikan dua paham yang berselisih ini sangat penting dan sentral.
Menurut Hasyim, paham Sunni maupun Syiah yang dianut oleh masyarakat di Madura itu masih menjadi bagian dari Islam. Islam Syiah berbeda dengan Ahmadiyah yang nyata-nyata menyimpang dari ajaran Islam, sedangkan Syiah masih tetap menjadi bagian dari Islam.
Namun demikian, lanjutnya, kaum Syiah sebagai minoritas juga harus tetap menghormati yang mayoritas agar tidak menimbulkan pertentangan dan konflik yang berkelanjutan.
Baca Juga
Dan, tegasnya, yang lebih penting lagi, ulama yang tidak cocok dengan ulama lain jangan menggaet umat lainnya agar perbedaan paham ini tetap bisa hidup dan berkembang secara berdampingan tanpa harus melakukan kekerasan.
“Sebaiknya para ulama ini melakukan dakwah yang isinya bimbingan dan penyuluhan serta argumen-argumen yang benar, jangan pakai kekerasan. Kelompok minoritas itu kalau dikerasi justru akan tambah militan,” tandasnya.
Untuk meredam sekaligus mengupayakan penyelesaian konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang, katanya, akhir pekan depan dirinya bersama PWNU Jatim akan ke Sampang.
“Kita berharap masalah ini secara perlahan bisa dituntaskan dengan baik,” tegasnya.
LSM dan HAM PBB
Sebelum ini, LSM kelompok kerja hak asasi manusia Human Rights Working Group (HRWG) menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura, ke sidang evaluasi periodic universal (UPR) Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 19 September mendatang.
Wakil HRWG Chairul Anam mengatakan mereka juga akan melaporkan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, dan bahwa dunia internasional harus mengetahui pemerintah Indonesia telah melakukan pembiaran atas kekerasan terhadap kelompok minoritas. Padahal, selama ini yang telah bekerja dan ikut andil menyelesaikan kasus ini ada ulama setempat.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
