Hidayatullah.com–Hubungan sesama jenis memang tidak ditolerir di agama mana pun. Namun ketika pelaku syahwat menyimpang seperti itu dihukum berat, bahkan dihukum mati, tentu perlu telaah hukum lebih lanjut.
Demikian penjelasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, sesaat sebelum kembali ke Jakarta, Jumat (20/3/2015) siang, di ruang tunggu VIP Bandara Adisucipto, Yogyakarta.
“Kementerian Agama tidak mentolerir hubungan seksual antar-sejenis. Namun kemudian apakah perlu diberi hukuman sanksi maksimal sampai hukuman mati, tentu perlu didalami lagi,” kata Menag, disiarkan laman Kemenag.
“Menurut hemat saya, sejauh itu belum diatur oleh perundang-undangan, sebaiknya kita kedepankan pendekatan persuasif,” terangnya.
Lebih lanjut Menag mengatakan, semua merupakan pilihan masing-masing. “Betul agama tidak mentolerir, tapi perilaku seperti itu juga bisa dimaknai sebagai pilihan,” imbuh Menag.
Baca Juga
Menurut ia, setiap orang punya kemerdekaan untuk memilih. Tapi kemerdekaan ini perlu arahan, perlu masukan karena agama hakikatnya tidak menghendaki hubungan sesama jenis.
“Ini tantangan bagi tokoh agama, kalangan pendidik, dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahwa hubungan sejenis memang selayaknya dihindari,” kata Menag.
Sebelumnya diberitakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji fatwa hukuman mati bagi kaum gay, lesbi, dan transgender. MUI menganggap, selain melanggar norma agama, kelompok ini sudah meresahkan masyarakat.
“Kaum lesbi, homoseksual, dan transgender sudah meresahkan masyarakat. Kalau dahulu kan belum meresahkan. Sekarang banyak anak muda yang terjerumus,” kata Ketua MUI, Umar Shihab, saat berbincang dengan Dream di kantornya, Jakarta, Kamis.
Meski sudah mempersiapkan kajian, kata Umar, MUI tidak ingin tergesa-gesa untuk memberlakukan aturan tersebut saat ini. “Fatwanya masih tunggu kajian dari komisi fatwa yang menangani. Setelah kajiannya lengkap, kita sosialisasikan. Waktu sebulan fatwa bisa selesai,” ujar dia.
Menurut Umar, MUI melibatkan sejumlah tokoh dan organisasi Islam dalam merumuskan fatwa ini. Saat ini MUI masih mempelajari kesesuaian antara fatwa itu dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
MUI juga telah mempersiapkan antisipasi kemungkinan munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurut Umar, reaksi dari masyarakat merupakan risiko yang harus dihadapi.
“Langkah kami adalah pencegahan dengan dakwah. Kalau ada demo atau serangan, kami punya kekuatan pedoman dari hadis dan Al Quran untuk fatwa,” tambah Umar.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
