Hidayatullah.com–Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim minta negara mengakui peran dan kontribusi Resolusi Jihad yang dikeluarkan NU dalam memantik pertempuran 10 November 1945 untuk mengusir penjajah.
Rois Syuriah PWNU Jatim, KH Miftakhul Akhyar mengatakan, setiap anak bangsa harus mengetahui sejarah bangsanya. Agar tidak ada penggalan sejarah yang hilang, peringatan Resolusi Jihad NU perlu diketahui dan dimengerti setiap generasi bangsa. Hal itu dinilai penting agar dapat dijadikan pijakan penting melanjutkan perjalanan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.
“Apalagi Jihad fi Sabilillah warga NU dalam menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan ikhlas,” ujarnya, Selasa (22/10/2013) di sela-sela sarasehan bertema, “Resolusi Jihad dan Integritas NKRI”, di Gedung Juang 45 Surabaya.
Menurut pengasuh Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya ini, meski tak ada dalil Al Quran yang secara khusus menerangkan bahwa cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman, tapi ulama NU se-Jawa dan Madura waktu itu setuju Resolusi Jihad NU dikeluarkan. Pertimbangannya, karena kedaulatan dan kemerdekaan NKRI hendak dirongrong kembali oleh Belanda, sehingga hukumnya wajib ain untuk mempertahankan NKRI.
“Makanya peran heroik tersebut harus dimasukkan sejarah bangsa ini dan diingat oleh generasi penerus bangsa. Untuk itu, PWNU Jatim berharap peringatan Resolusi Jihad NU dapat dilaksanakan setiap tahun,” tegas KH Miftakh.
Baca Juga
Menanggapi hal itu, Gubernur Soekarwo menyanggupi untuk menjadikan Resolusi Jihad NU sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November. “Semua pemangku kebijakan di Jatim sudah kumpul di sini, jadi tinggal dibuatkan nomenklaturnya beres. Saya sangat setuju kalau kegiatan Resolusi Jihad NU jadi agenda tahunan,” janjinya di lokasi acara, dilansir Surya.
Menurut Soekarwo, Resolusi Jihad NU merupakan manifes dari rangkaian panjang perjuangan NU dalam menegakkan kedaulatan dan menjaga kemerdekaan NKRI. Ruhnya ingin menuju terciptanya masyarakat makmur yang berakhlak yang dilakukan dengan berkelanjutan dan perubahan nilai menjadi lebih baik.
Untuk merevitalisasi sistem ketatanegaraan, pihaknya minta empat hal mendapat perhatian serius. Pertama, sistem politik hendaknya mengacu kembali pada UUD 45 dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan kebijakan.
Kedua, dalam sistem ekonomi negara harus mengambil sikap dalam menghadapi gempuran liberalisasi. Ketiga, di bidang kebudayaan, lokal wisdom harus dilindungi dan dilestarikan. Dan keempat, di bidang hukum hendaknya tetap berbasis kultur Indonesia dan mengikuti perkembangan hukum internasional agar hukum bisa menjadi alat rekayasa sosial.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
