Hidayatullah.com– Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) mengajak kepada seluruh elemen bangsa, khususnya para aktivis pergerakan pemuda dan mahasiswa untuk turun membela rakyat yang selama ini dirugikan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, dan jangan menunggu lama ketika arah bangsa ini ke depan semakin tidak jelas,” tegas Ketua Umum GPII, Karman BM dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Rabu (09/09/2015).
Karman mengatakan setelah memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, rezim Jokowi-JK yang sejak awal dielu-elukan menjadi ‘dewa penyelamat’ bangsa ini, justru yang terjadi malah sebaliknya, negeri ini sedang dalam jurang kehancuran.
“Kami meminta kepada rezim Jokowi-JK untuk turun dari bangku kekuasaan,” demikian Karman mendesak.
GPII menilai bahwa satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK telah membawa kemunduran yang cukup signifikan bagi bangsa Indonesia. Secara kasat mata, lanjutnya, kebobrokan satu per satu mulai terlihat semakin jelas.
Baca Juga
Karman juga mengungkapkan jika saat ini publik merasa resah dan tidak nyaman berada dalam sebuah kepemimpinan yang gamang untuk mengembangkan potensi bangsa yang besar. Ia pun memaparkan empat alasan, kenapa mahasiswa dan aktivis pergerakan pemuda menuntut agar Jokowi-JK lengser mundur dari kekuasaan.
“Pertama, problem kepemimpinan. Sejak awal kepemimpinan Jokowi-JK, sering terjadi kegaduhan yang tidak berarti. Pertentangan antar lembaga negara, antar menteri, dan terakhir menteri dengan wakil presiden. Kondisi ini merupakan cermin kepemimpinan yang tidak kuat dan lemah dalam manajemen pemerintahan.”
Kedua, problem ekonomi. Anjloknya rupiah terhadap dollar diangka yang sangat mengerikan telah mengancam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ekonomi yang semakin terpuruk menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam membangun bangsa dalam sektor ekonomi.
“Kondisi ini jika terus berlanjut, maka akan mengancam kehidupan berbangsa. Di saat rupiah jatuh, harga-harga melambung tinggi, PHK dimana-mana, maka yang terjadi adalah perlawanan rakyat atas kepemimpinan yang lemah tersebut,” ujar Karman.
Problem ketiga adalah aspek hukum. Di mana satu tahun terakhir, bisa disaksikan bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum telah jatuh kepercayaan dan wibawanya di mata publik, bahkan Internasional. Pemimpin seharusnya menjaga marwah KPK, Kejaksaan, maupun Polri, justru tidak menjadi solusi, sehingga lembaga-lembaga vital ini terjadi perseteruan tiada akhir sampai saat ini.
“Indonesia sebagai negara hukum hanyalah omong kosong belaka.”
Problem keempat, lembaga yang berfungsi untuk melakukan control atas kinerja eksekutif, sama sekali tidak terlihat perannya sama sekali. DPR RI yang sejak awal dilantik hingga kini begitu buruk kinerjanya. Kegaduhan terakhir terkait kehadiran Ketua dan Wakil DPR RI di Amerika Serikat dalam kampanye Calon Presiden AS Donald Trump dari Partai Republik.
“Belum terlihat prestasi yang berarti, kini mereka membuat anggaran 1,6 triliun untuk pembangunan gedung baru. Inilah yang menjadi keprihatinan kami selama ini,” pungkas Karman.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
