Seruan Moqtada al-Sadr Menghidupkan Kembali ‘Rumah Syiah’ Memicu Kontroversi

Hidayatullah.com—Seruan Moqtada al-Sadr untuk membangun kembali ‘rumah Syiah’ telah memicu reaksi beragam di kalangan politik Iraq.

Beberapa kalangan telah menafsirkan hal ini sebagai seruan untuk kembali menuju konflik sektarian dan kepentingan partai, sementara yang lain melihatnya sebagai inisiatif untuk konsensus politik yang lebih besar.

Al-Sadr membuat seruan dalam posting Twitter pada bulan Desember. “Saya melihatnya sebagai kepentingan publik dan masalah yang diperlukan untuk mengatur kembali rumah tangga Syiah melalui beberapa pertemuan intensif dalam upaya untuk mencatat ikrar kehormatan ideologis dan politik,” katanya dikutip laman Diyaruna.

Pengamat mengatakan seruan al-Sadr tidak disambut hangat oleh banyak masyakat Iraq yang berpengaruh. Hal ini karena seruan itu dinilai mencerminkan arah “ketinggalan jaman” yang menggunakan kembali slogan dan pidato masa lalu untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Analis politik Hatem Falahi mengatakan bahwa dia percaya seruan al-Sadr “membawa kita kembali ke titik nol koalisi sektarian dan partai politik.”

Pada puncaknya pada tahun 2005, aliansi sektarian semacam itu memiliki konsekuensi yang menghancurkan, katanya, karena negara itu jatuh ke dalam siklus kekerasan sektarian dan keamanan serta krisis politik dan ekonomi.

Mempengaruhi Pemilu

Falahi mengatakan seruan itu ditujukan untuk “mengendalikan gerakan demonstrasi massal” yang dimulai lebih dari setahun lalu dan di mana Sadr menentang dalam beberapa bulan terakhir, menyebut pengunjuk rasa “anak-anak” dan “pelawak”.

Dia mengatakan pendukung Sadr mendapat sinyal ketika mereka mulai menindak pengunjuk rasa November di Lapangan Habobi di Nasiriyah. Mereka menyerang para demonstran, membunuh dan melukai banyak orang serta membakar tenda mereka.

Pengamat mengatakan kepada Diyaruna bahwa mereka yakin al-Sadr ingin menyatukan saingan dan mantan sekutunya, termasuk para pemimpin faksi bersenjata Syiah dan loyalis ke Iran, demi Pemilu, dengan tujuan dominasi politik di Masyhad.

Falahi melihat langkah Sadr untuk “mengatur kembali rumah Syiah” sebagai cara untuk “mempengaruhi” pemilihan yang akan datang , dengan partainya memenangkan kursi yang cukup untuk menunjuk seorang perdana menteri.

Tapi mantan anggota parlemen Iraq Taha Lahibi mengatakan bahwa Sadrist (loyalis al-Sadr) memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi penunjukan perdana menteri.

Dia mengatakan mereka tampaknya tidak memperoleh keuntungan elektoral karena kursi mereka di parlemen berikutnya dapat dikurangi dari 54 menjadi kurang dari 30 karena “kepalsuan slogan mereka tentang reformasi dan perang melawan korupsi telah terungkap.

Dia mengatakan dia yakin ini menjelaskan seruan Sadr baru-baru ini, yang bertepatan dengan upaya Iran untuk menindak protes yang menolak pengaruhnya yang berbahaya di Iraq. Iran juga berusaha menyatukan para pemimpin Syiah untuk membentuk kesepakatan politik berdasarkan bias sektarian.

Pada bulan November, sumber-sumber di militer Iran mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa pertemuan di Beirut dipimpin oleh pemimpin Syiah Libanon Hassan Nasrallah dan mempertemukan al-Sadr dan mantan Perdana Menteri Nuri al-Maliki.

Laporan itu mengatakan pertemuan itu bertujuan mencapai rekonsiliasi antara kedua belah pihak dan memperkuat faksi pro-Syiah Iran menjelang pemilihan parlemen.

Lahibi mengatakan gerakan itu adalah “sesuatu dari masa lalu dan penyimpangan dari tren populer dan gerakan pemuda yang saat ini menyerukan pembangunan rumah Iraq yang komprehensif yang menyatukan semua sekte dan partai serta melindungi hak semua orang.”

“Ini berarti Iraq yang kuat dan bersatu yang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya, tidak membiarkan Iran atau negara lain mencampuri urusan dalam negerinya, dan warganya harus merasa stabil dan sejahtera,” katanya.

Sementara Isam Faily, pengajar politik di Universitas Mustansiriyah mengatakan, al-Sadr telah mengilhami keinginan untuk menyembuhkan perpecahan di Iraq.

Tujuan ulama itu adalah “pertama mencapai konsensus di kalangan Syiah, kemudian pencapaian yang sama di antara partai-partai lain dalam upaya menyembuhkan perpecahan menjelang pemilihan mendatang,” katanya kepada Diyaruna.

Dia mengatakan ada beberapa aliran pemikiran yang berbeda di kalangan Syiah, yang mengikuti marja’ yang berbeda dan dianggap liberal atau sekuler.

“Sekarang masyarakat menginginkan koalisi politik yang akan membuahkan hasil bagi kepentingannya, apapun gelarnya, di mana talenta akan bekerja untuk membangun institusi dan pelayanan negara,” kata Faily.*