Hidayatullah.com– Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari Jumat (25/9/2026), merilis daftar terbaru berisi nama-nama perusahaan yang beraktivitas di pemukiman ilegal Yahudi Israel yang berada di wilayah Palestina, tercatat ada 214 perusahaan dari 11 negara.
Sejak pemutakhiran data tahun lalu, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menambahkan 61 nama perusahaan ke database itu dan menghapus lima perusahaan, lapor AFP.
Namun, nama-nama perusahaan besar seperti Airbnb, Booking.com, Motorola Solutions dan TripAdviser masih tercantum di dalam daftar itu.
Laporan itu menjadi “pengingat bagi perusahaan-perusahaan itu bahwa mereka memiliki tanggung jawab kemanusiaan,” kata pimpinan OHCHR Volker Turk dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan-perusahaan itu, kata Turk, diharapkan untuk melakukan uji tuntas guna memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga
Sementara kebanyakan dari perusahaan itu berbasis di Israel, lainnya berpusat di Kanada, China, Prancis, Jerman, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat.
Terdapat dua perusahaan Spanyol yang namanya dicoret dari daftar itu sejak tahun lalu, bersama satu perusahaan masing-masing dari Kanada, Israel dan Portugal.
Daftar itu, yang dikritik keras oleh Zionis Israel, pertama kali disusun pada 2020 setelah sebuah resolusi UN Human Rights Council menyerukan pembuatan database dari perusahaan-perusahaan yang mengambil untung dari bisnis di pemukiman ilegal Yahudi yang berada di wilayah Palestina yang dijajah Israel.
Kantor urusan HAM PBB itu diminta mendaftar perusahaan yang ketahuan ambil bagian dalam 10 aktivitas termasuk konstruksi, pengintaian, pemusnahan dan penghancuran lahan pertanian Palestina yang dijadikan pemukiman-pemukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Meskipun database itu diamanatkan untuk diperbarui setiap tahun, daftar itu baru direvisi dua kali sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 dan 2025.
Patut diketahui bahwa daftar tersebut tidak lengkap.
Database itu hanya berisi tinjauan tentang perusahaan yang laporan aktivitasnya diterima dalam jangka waktu tertentu, yang terakhir ditutup pada Juni 2024.
Secara keseluruhan kantor HAM PBB sudah menerima laporan tentang aktivitas 596 perusahaan, tetapi sejauh ini 381 yang sudah direview.Israel mengontrol wilayah Tepi Barat sejak 1976 dalam pendudukan yang dinyatakan ilegal menurut hukum internasional.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
