Hidayatullah.com– Nigeria akan memperbolehkan semua 36 negara bagian untuk membentuk dan mengoperasikan sendiri pasukan kepolisian mereka di samping kepolisian federal yang sudah ada saat ini.
Resolusi itu, yang mengharuskan dilakukannya terlebih dahulu amandemen pada konstitusi, sekarang harus mendapatkan persetujuan Presiden Bola Tinubu untuk disahkan. Hal ini juga membutuhkan legislasi lebih lanjut dari pemerintah federal dan pemerintah negara bagian supaya kepolisian negara bagian dapat beroperasi, lansir BBC Rabu (18/11/2026).
Langkah itu diambil di tengah maraknya gangguan keamanan di Nigeria, termasuk perampokan, penculikan massal, dan kekerasan antarkomunal, yang sulit diatasi oleh pasukan keamanan federal.
Nigeria saat ini memiliki sistem kepolisian terpusat, dengan pemerintah federal mengendalikan kepolisian berdasarkan Konstitusi 1999.
Pada hari Selasa (17/11), Sekretaris Majelis Nasional, Kamoru Ogunlana, mengatakan bahwa kantornya telah menyelesaikan verifikasi resolusi yang diajukan oleh badan legislatif negara bagian untuk mendukung amandemen konstitusi.
Dia mengatakan resolusi mendapatkan dukungan penuh 100%, melebihi persyaratan hukum minimal didukung 24 negara bagian.
Dalam sistem dua tingkat yang diusulkan, kepolisian federal akan tetap bertanggung jawab untuk menegakkan hukum federal dan melindungi lembaga-lembaga nasional, serta menangani ancaman seperti terorisme, kejahatan siber, serta keamanan perbatasan. Kepolisian negara bagian akan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum negara bagian, menjaga keselamatan publik, serta mencegah dan menyelidiki tindak pidana di wilayah yurisdiksi mereka.
Polisi federal akan diizinkan untuk melakukan intervensi di suatu negara bagian dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam kasus-kasus serius seperti pelanggaran ketertiban umum atau pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, intervensi semacam itu akan memerlukan otorisasi presiden dan akan tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
Rancangan undang-undang kepolisian baru tersebut mencakup perlindungan yang bertujuan untuk mencegah campur tangan politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Gubernur akan dilarang memerintahkan petugas untuk melakukan penangkapan atau penahanan ilegal terhadap individu atau kelompok tertentu.
Komisi kepolisian negara bagian yang independen akan mengawasi perekrutan, disiplin, serta akuntabilitas. Orang-orang yang duduk di komisi itu akan ditunjuk oleh gubernur negara bagian atas rekomendasi Dewan Kepolisian Nasional federal.*




