Hidayatullah.com–Pemerintah RI memutuskan tidak melarang gerakan moderat Islam, Ahmadiyah. Demikian ujar Profesor Mohammad Atho Mudzhar, kepala litbang Departemen Agama kepada Radio Nederland Wereldomroep.
Belakangan, semakin banyak seruan untuk melarang Ahmadiyah. Tapi pemerintah hanya mengeluarkan peringatan kepada gerakan ini agar secara ketat mentaati Islam.
Selain itu pemerintah, dalam berita itu, juga akan memberikan perlindungan lebih baik kepada Ahmadiyah terhadap kekerasan kelompok-kelompok radikal. Tak jelas siapa yang dimaksud kelompok radikal. Sebab, untuk kasus Ahmadiyah, hampir semua ormas Islam; termasuk NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad semua meminta Ahmadiyah dilarang.
“Sebagai warga negara mereka harus dilindungi. Tapi pada sisi lain, dia juga melanggar pasal 1 undang-undang No.1 PNPS tahun 65, dan mereka harus diperingatkan. Karena itu ketika belakangan ada rencana mau keluarkan SKB, itu sebenarnya bukan untuk membubarkan Ahmadiyah yang saya tahu.
“Yaitu memberi peringatan kepada Ahmadiyah untuk menghentikan perbuatannya itu. Yang kedua, memerintah kepada aparat pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi warga Ahmadiyah dari perbuatan siapa saja yang melawan hukum. Jadi SKB itu dua isinya itu dua rencananya. Nah, tapi di luar kan lalu ada distorsi, ada dugaan pembubaran, setahu saya tidak ada,” ujar Atho.
Baca Juga
Di Indonesia, penganut gerakan Ahmadiyah berjumlah sekitar 200 ribu orang. [rnwl/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
