Hidayatullah.com–Sepanjang Mei-Juni lalu dilakukan Penelitian Mengenai Sikap dan Dukungan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengendalian Tembakau oleh Indonesia Institute for Social Development (IISD) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA).
Hasil penelitian yang diumumkan pada Senin (30/9/2013) lalu di Aula Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta ini melahirkan empat rekomendasi, sebagaimana tertuang dalam rilis pers Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Pertama, studi ini menunjukkan dukungan masyarakat yang sangat tinggi pada upaya pengendalian tembakau. Sehingga, pemerintah Indonesia diminta secepatnya mengaksesi Konveksi Kerangka Kerjasama Pengendalian Tembakau, Badan Kesehatan Dunia (WHO – Framework Convention on Tobacco Control/FCTC).
FCTC, dalam rilis tersebut, disebut sebagai basis pengembangan payung kebijakan pengendalian tembakau yang bersifat holistik.
Kedua, rakyat Indonesia dinilai sangat memerlukan satu produk perundang-undangan yang kuat dalam pengendalian tembakau. Hal ini untuk melindungi rakyat Indonesia dari ancaman bahaya tembakau sebagai zat adiktif.
Baca Juga
“Sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa,” tulis peneliti.
Ketiga, saat ini posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Dengan mengaksesi WHO-FCTC, Indonesia diyakini akan kembali menempati posisi terhormat.
“Selanjutnya (Indonesia) lebih mampu menyiapkan diri dalam menyongsong agenda-agenda pembangunan Global Post-2015,” tulis peneliti.
Terakhir, para peneliti merekomendasikan, diperlukan penyesuaian ekstensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ancaman bahaya rokok. Baik melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
Hal ini mengingat Indonesia dinilai sedang pada situasi Darurat Nasional dalam ancaman bahaya rokok.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
