Hidayatullah.com– Negara-negara yang tergabung dalam kelompok negara Islam (Islamic Group) di Inter-Parliamentary Union (IPU) didorong agar bersikap sama dalam prinsip kedaulatan negara dari intervensi asing.
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong hal itu, khususnya yang menyangkut persoalan negara Palestina.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar, menyampaikan itu saat menghadiri pertemuan ke-35 Islamic Group di IPU Assembly and Related Meetings, Jenewa, Swiss, Senin (24/10/2016).
Hal itu disampaikan lantaran parlemen negara-negara Islamic Group secara faktual saat ini, kata dia, memiliki usulan yang berbeda-beda terkait Resolusi Darurat (emergency item).
Negara-negara itu, terangnya, juga merupakan anggota Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC).
Baca Juga
Rofi mencontohkan, perbedaan pemahaman Resolusi Darurat tersebut tampak dari tiga negara sesama anggota PUIC, yaitu Suriah, Maroko, dan Arab Saudi.
Meskipun secara substansi, kata dia, ketiganya memiliki persamaan pemahaman.
“Ketiga negara ini mengajukan Resolusi Darurat dengan motif berbeda-beda. Tetapi ada satu garis besar yang sama, yakni isu mengenai kedaulatan, dan ini harus jadi kata kunci.
Dan agenda terpentingnya terkait kedaulatan Palestina,” jelasnya melalui siaran pers diterima hidayatullah.com di Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Ia mengatakan, DPR RI mendorong agar isu kedaulatan menjadi penyatu beragam pandangan dari negara-negara grup PUIC tersebut.
Bahkan, Rofi mengaku siap melobi lebih lanjut untuk mengombinasikan isu kedaulatan dengan tantangan kemanusiaan yang saat ini dihadapi dunia.
“Dengan demikian, DPR RI berharap isu ini diharapkan mendapatkan dukungan lebih luas dari sekitar 160 parlemen anggota IPU,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.
Seperti diketahui, IPU merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antar-negara.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
