Hidayatullah.com–Gubernur Jawa Barat (JABAR) Ahmad Heryawan mengaku prihatin atas adanya konflik horinzontal yang terjadi akhir-akhir ini khususnya terkait insiden antara LSM GMBI dan FPI yang terjadi di depan Mapolda Jabar beberap waktu lalu.
Menurut Aher, demikian ia akrab disapa, langkah untuk meredam konflik ini adalah sikap saling menahan diri dan tidak saling melempar provokasi.
“Tidak saling memprovokasi baik lewat ucapan maupun tindakan, di lapangan atau media sosial adalah solusi yang bisa kita lakukan. Ummat Islam telah di ajarkan, berkata benar atau diam dan ini harusnya dipraktikan semua pihak,”ungkapnya kepada awak media di Gedung Sate, Kamis (19/1/2017).
Ini Kejanggalan Sikap Polisi atas GMBI yang Diungkap GNPF MUI
Ia pun mengingatkan agar dalam situasi demikin masyarakat lebih bisa meredam suanan ketimbang melakukan hal yang dapat menyulut emosi pihak lain.
“Ingat, setiap apa yang kita ucap termasuk yang kita tulis pasti akan dimintai pertanggungjawaban karena sebagian besar dosa lahir dari mulut atau lisan kita,”ungkapnya.
Baca Juga
Terkait penyelesaian konflik horizontal khususnya massa ormas yang saling melakukan ujuk rasa, Aher mengaku saat ini jajaran Muspida Pemprov Jabar tengah mencari solusi. Namun saat ditanya, apakah pihaknya akan melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua ormas yang tengah berkonflik?. Aher menegaskan untuk saat ini belum ada rencana itu.
“Apakah mediasi dan mempertemukan pasti jadi solusi?. Belum tentu, siapa tahu justru makin memanas karena masing-masing pihak belum saling memahami. Kita masih pikirkan caranya dan mencari akar permasalahannya baru kita akan tentukan langkah solusinya,” ucapnya.
Aher pun sepakat bahwa konflik dan suasana “hangat” di masyarakat khususnya di Bandung dan Jawa Barat ini harus segera dicairkan sehingga situasi kondusif tetap terjaga. Menurutnya dalam situasi demikian masyarakat justru yang paling dirugikan sebab ketenangan dan kedamaian menjadi terganggu.
“Kita pikirkan solusi namun menurut saya saat ini yang harus dilakukan adalah menahan diri. Sekali lagi berkatalah yang benar atau lebih baik diam,”imbuhnya.
Sementara itu menanggapi adanya desakan atau tuntutan untuk membubarkan ormas, Aher mengaku tengah mempelajari dan mengkajinya. Namun ia menegaskan bahwa yang berhak membubarkan ormas bukan ada pada kewenangannya.
“Sesuai UU Keormasan itu kan kewenangan pusat jadi ya kita serahkan ke pusat saja,”pungkasnya.*/Abu Lutfi Satrio
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
