Hidayatullah.com—Jaringan ’98 mengatakan sudah lebih dari 300 kepala daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sejak 2004 yang menjadi terdakwa kasus korupsi dan kejahatan lainnya. Karena itu pihaknya mengajak warga mengawasi ‘pungutan liar’ (Pungli) pada Pilkada 2017.
“Bagi kami, isu Pilkada 2017 tak menarik lagi, karena hanya menjadi ritual rotasi kekuasaan antar faksi elite, saling bergantian menikmati menjarah kue kekuasaan pembangunan, yang pada akhirnya selalu meminggirkan rakyat kian tak berdaya. Banyak janji terucap, tapi takkan pernah terealisasi, khususnya terkait program pembangunan kesejahteraan rakyat!” ujar Jurubicara Jaringan ’98, Ricky Tamba dalam rilisnya ke hidayatullah.com, Sabtu (11/2/2017).
Hal ini disebabkan rekam jejak banyak calon kepala daerah yang tak jelas, politik pragmatisme transaksional asal menang, serta lemahnya ideologisasi kebangsaan pasca beberapa kali amandemen UUD 1945 yang membuka keran liberalisasi di segala bidang kehidupan bernegara sejak reformasi 1998. Hal ini berdampak pada maraknya konflik agraria, korupsi APBD yang merajalela, hingga menurunnya kesempatan rakyat merasakan peningkatan kesejahteraan hasil pembangunan daerah, yang pada akhirnya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bagaimana mau konkrit penuhi janji kampanye kalau banyak calon kepala daerah tak jelas sejarah perjuangan kerakyatannya, hanya bermodalkan uang dan pencitraan hasil korupsi, kejahatan tambang dll, bahkan dibiayai oleh cukong asing yang hendak menjarah kekayaan alam Indonesia. Tak heran, banyak kepala daerah pada akhirnya hanya menjadi antek penjaga modal asing, yang takkan pernah mau memperjuangkan nasib rakyatnya serta masa depan kedaulatan NKRI tercinta,” kecam Ricky.
Jaringan ’98 menyerukan kepada masyarakat di 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 15 Februari 2017 untuk melawan berbagai tindakan politik uang, manipulasi serta intimidasi dari calon kepala daerah korup dan politisi busuk serta antek-anteknya. Juga, TNI/ Polri serta aparatur negara lainnya harus bebas netral independen guna menjaga situasi ekonomi-politik Indonesia tetap aman dan kondusif.
Baca Juga
“Catat janji para calon, simpan brosur, rekaman dan spanduk kampanyenya, tagih janji saat mereka berkuasa nanti. Jangan sampai mereka pungli alias rampung lali. Sudah cukup kita dikhianati, setelah menjadi kepala daerah para calon merasa telah selesai berkomunikasi dengan rakyat karena menganggap sudah beres dengan sogokan uang, baju dan makan enak omong kosong sepanjang proses pilkada. Ayo bersatu jaga NKRI, awas banyak pungli di Pilkada 2017!” pungkas Ricky Tamba.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
