Hidayatullah.com– Berdasarkan data per tanggal 27 Juni 2018 pukul 15.00 WIB, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mencatat dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan masa tenang 24-26 Juni 2018 lalu adalah sebanyak 99 dugaan pelanggaran.
Dari jumlah tersebut, 35 di antaranya merupakan kasus dugaan politik uang.
“Khusus data politik uang yang sekarang sudah diproses Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 35 kasus,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, lansir KBRN, Kamis (28/06/2018).
Berdasarkan sebaran wilayah, kasus dugaan politik uang tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan delapan kasus, Sumatera Utara dan Lampung masing-masing tujuh kasus.
Selanjutnya Jawa Tengah lima kasus, Sulawesi Barat dan Banten dua kasus, serta satu dugaan pelanggaran di Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Baca Juga
Ia mengungkapkan, seluruh dugaan pelanggaran politik uang tersebut masih dalam proses penanganan di Kantor Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Baca: IPW Berharap Satgas Anti Politik Uang Polri Bersikap Serius
“Sekarang dalam proses klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota,” tandasnya.
Sementara itu, untuk data dugaan pelanggaran pada hari pemungutan suara 27 Juni 2018 yang masuk hingga pukul 15.00 WIB, terdapat 14 pelanggaran yang terjadi di 10 provinsi dengan rincian dugaan pelanggaan sebagai berikut:
1. Perekrutan saksi pada Hari H dan pemberian uang Rp 300.000 dengan pecahan Rp 50.000;
2. Surat Suara tercoblos Pilgub sebanyak 681 surat suara;
3. Tertukarnya Surat Suara antara Pilgub dan Pilbup;
4. Keberpihakan Anggota KPPS kepada salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 di media sosial;
Baca: Tausiyah Kebangsaan Ulama Muda Muhammadiyah: Hindari Politik Uang
5. Terdapat surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS;
6. Terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan pemilih yang mengunakan hak pilih;
7. Terdapat surat suara satu dicoblos dan pasangan calon lainnya dicoret dan KPPS menyatakan Sah;
8. Terdapat satu TPS dalam kota suara tidak terdapat surat suara melainkan tergabung dengan kotak suara di TPS lain;
9. Pembagian uang kepada masyarakat yang ditaruh di dalam plastik berisikan uang sebesar Rp 100.000;
10. Terdapat Pemilih yang tidak memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya;
11. Terdapat Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
12. Terdapat Pemilih memilih pada dua TPS yang berbeda; dan
13. Terdapat pemilih dari TPS 11 mencoblos di TPS 12.*
Baca: Politik Uang Diprediksi Tetap Marak, Ini Saran Pengamat
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
