Hidayatullah.com– Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia turut berduka atas kasus yang dihadapi Baiq Nuril dan Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum sehingga membatalkan putusan bebas yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lombok, NTB.
“AILA sangat prihatin adanya kriminalisasi korban kejahatan seksual, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pelaku kejahatan seksual,” sebut AILA dalam siaran persnya diterima hidayatullah.com Jakarta, Selasa (20/11/2018).
AILA meminta Kepolisian Negara RI untuk dapat memilah laporan-laporan yang masuk, mana yang pantas untuk dilanjutkan dan mana laporan yang dapat dihentikan.
AILA menolak kasus yang menimpa Baiq Nuril ini dijadikan pintu masuk dan percepatan pengesahan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), dengan pertimbangan, RUU ini belum selesai dan masih banyak menyisakan perdebatan.
“Bahkan istilah kekerasan seksual dan jenis-jenisnya, harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia,” sebut AILA.
Baca Juga
Bagi AILA, mendesak disahkannya RUU P-KS bukan cara menyelesaikan kasus kejahatan seksual seperti yang dialami Baiq Nuril.
“Ibu Baiq dengan segala pertimbangannya hanya belum melaporkan ke kepolisian, apa yang dialaminya, dan kemudian didahului pelaporannya oleh pelaku kejahatan seksual dengan menggunakan UU ITE terhadap dirinya.
Padahal Ibu Baiq Nuril bisa melaporkan pelaku terlebih dahulu dengan menggunakan misalnya Pasal 6 dan 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dimana ada larangan “memperdengarkan produk pornografi”,” jelasnya.
Hal itu katanya sebagaimana AILA pernah sampaikan ketika menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU P-KS ke Komisi 8 DPR RI, bahwa RUU ini masih banyak memiliki problem mendasar dan belum layak untuk disahkan menjadi sebuah produk perundangan.
Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga terangnya, merupakan hal yang wajar untuk memperhatikan nilai nilai agama agar sesuai dengan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat, “karena hukum dan perundangan tidak boleh berjarak dengan masyarakat,” imbuhnya.
Alih-alih ingin melindungi, jangan sampai DPR RI justru mengesahkan RUU-P-KS yang berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Pada akhirnya, pemerintah melalui berbagai lembaga negara yang ada, kata AILA, harus serius melakukan upaya sosialisasi tentang perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari berbagai jenis tindak pidana.
“Sehingga warga negara memiliki pengetahuan dalam memilih tindakan hukum yang benar untuk mendapatkan keadilan,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
