Hidayatullah.com– Para pelaku usaha warung Tegal (warteg) butuh perhatian seiring merosotnya omset. Penurunan omset itu disebabkan kenaikan harga-harga bahan pokok. Daya beli masyarakat akhirnya ikut turun. Padahal, warteg sangat strategis untuk menghidupkan ekonomi rakyat kecil.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan hal ini usai menerima delegasi Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/01/2019).
Ketua Kowantara Mukroni, mengungkapkan, kenaikan harga-harga bahan pokok jadi keluhan para pelaku usaha warteg. Perhatian dari pemerintah juga sangat minim.
Dalam pertemuan singkat itu, Fadli mengatakan, penting mendapat informasi langsung dari para pelaku usaha warteg ini soal kenaikan harga yang menyebabkan omsetnya merosot.
Bagaimanapun, warteg bagian dari ekonomi rakyat kecil. Butuh penerapan konsep ekonomi kerakyatan untuk membantu usaha kecil seperti itu. Apalagi, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ada sekitar 34 ribu warteg.
Baca Juga
Baca: LPPOM Sambut Baik Ide Jokowi Warteg Bersertifikasi Halal
“Bisa dibayangkan bagaimana perputaran ekonomi rakyat. Harga-harga juga semakin mahal, karena setiap hari mereka ke pasar. Mereka juga merasakan omsetnya menurun. Daya beli yang turun bisa sampai 50 persen. Kita perlu memelihara momentum ekonomi kita, jangan sampai jatuh.
Warteg bagi saya adalah ekonomi kerakyatan yang harus dipertahankan. Mungkin yang perlu didukung tempatnya harus rapi dan higienis agar konsumen lebih yakin,” ucap Fadli sebagaimana pesan elektronik Mukroni kepada redaksi, Selasa (22/01/2019).
Di hadapan Fadli, Mukroni juga berharap agar Fadli membantu memberi perhatian atas keluhan para pelaku usaha warteg tersebut.
Dibutuhkan komitmen kuat pemerintah untuk membesarkan para pelaku usaha warteg yang jumlahnya ratusan ribu di seluruh Indonesia.
Baca: Paguyuban Warteg se-Indonesia Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi
Usai petemuan, Fadli juga menyatakan, karena jumlah pelakunya banyak, tentu butuh dukungan pemerintah dan parlemen agar pelaku usahanya mendapatkan akses tempat dan modal dengan mudah.
“Selama ini mereka berdiri sendiri, tidak mendapat dukungan yang spesifik dari pemerintah. Saya kira sebagai institusi atau pelaku usaha tentu mereka punya daya dukung sendiri. Jangan sampai mereka dikejar-kejar, tidak mendapatkan tempat, tidak mendapat izin, dan dipajaki. Saya kira itu tidak perlu. Ini kan bagian dari ekonomi rakyat yang menghidupi rakyat,” tutup Fadli.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
