Hidayatullah.com- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Anis Byarwati melihat RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bukan solusi dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19, hal itu dia sampaikan saat menjadi narasumber di webinar baru-baru ini.
Anis menjelaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang diajukan oleh Pemerintah itu, pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan investasi dengan cara memberikan kemudahan dalam perizinan. Padahal, jika Pemerintah ingin meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) harus melalui peningkatan konsumsi domestik.
“Pemerintah harus meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor-impor dan belanja pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Dari keempat variabel di atas, kontribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga sebesar 56-60 persen. Jika tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, caranya adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat. Harus ada upaya meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Anis dalam keterangannya.
Menurut Anis, cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tidak cukup hanya dengan memberikan BLT (Bantuan langsung Tunai) dan Bantuan Sosial saja, melainkan harus ada aksi penurunan harga-harga kebutuhan pokok.
Tapi kenyataannya, lanjut Anis, di lapangan menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok terus mengalami peningkatan. “Ditambah melonjaknya tarif listrik, naiknya harga gas 3 kg serta naiknya iuran BPJS, menjadi beban tersendiri untuk rakyat,” ujarnya.
Baca Juga
Anggota Komisi XI DPR ini menilai penyebab rendahnya investasi di Indonesia bukan disebabkan karena masalah perizinan saja, akan tetapi penghambat investasi di Indonesia adalah masalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya sebagaimana yang disampaikan World Economic Forum. Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2019 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII).
Sementara itu, Anis yang juga Anggota Panja Omnibus Law Cipta Kerja di Baleg DPR RI mengakui bahwa proses pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini cukup berat dan memakan waktu lama. Draf RUU ini terdiri dari 79 Undang-Undang yang akan dirombak dengan 1.244 pasal yang ada di dalamnya. RUU ini menyatukan undang-undang di atas menjadi menjadi 15 bab dan 174 pasal yang menyasar 11 klaster. “DPR RI harus membahas draf RUU setebal 1.028 halaman,” ujarnya mengakui.
Terakhir, Anis berpesan agar fresh graduate terus meningkatkan kompetensi baik dari sisi keilmuan, baik hard skill dan soft skill. “Karena mereka akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Selain bersaing dengan pencari kerja sesama angkatan, mereka juga harus bersaing dengan 15 juta korban PHK dampak pandemi yang secara portofolio sudah memiliki pengalaman kerja,” tutup Anis.* Azim Arrasyid
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
