Hidayatullah.com–Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten jika menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Hidayatullah.com, Kamis (10/09/2020).
Puan mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan aktivitas perekonomiannya selama masa PSBB. Puan melanjutkan, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
“Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya,”ujarnya.
Selain itu, Puan juga menyoroti data peningkatan kasus Covid-19, terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sebelumnya, ia pernah mengingatkan Pemerintah untuk ingat waktu injak rem dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga
Karena itu, Puan kembali mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga. Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, kata Puan, Pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga.
Disisi lain, Puan turut mengapresiasi peran perempuan atau para ibu yang di tengah pandemi Covid-19 tetap berjuang menyediakan dan memastikan makanan sehat di rumah dan mendisiplinkan pola hidup sehat. “Para perempuan, para ibu menjadi garda terdepan menuju bangsa yang lebih sehat,” ungkap Puan.
Selanjutnya, Puan menyatakan DPR RI meminta Pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.
Maka dari itu, Pemerintah diimbau menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau oleh masyarakat. “Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid-19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” pungkasnya.* Azim Arrasyid
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
