Hidayatullah.com – Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro mulai hari ini tanggal 20 April hingga 03 Mei 2021. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan PPKM mikro tahap ke-6.
Mendagri Tito Karnavian menerbitkan aturan baru yakni Instruksi Mendagri No.9/2021. “Pemberlakukan PPKM mikro diperpanjang sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021,” demikian tertulis diktum ketujuh belas Instruksi Mendagri tersebut.
Instruksi Mendagri itu juga memuat perluasan penerapan PPKM mikro. Dimana, pada perpanjangan kali ada 25 provinsi yang menjadi prioritas yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Lalu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Lalu Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat.
“Untuk gubernur pada provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf t dapat menetapkan dan menambahkan prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing kabupaten/kotanya sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan,” tulis diktum pertama.
PPKM Mikro zonasi di tataran RT masih memiliki kriteria yang sama. Selain itu juga. Pembentukan posko di tingkat desa tetap menjadi senjata penanganan covid-19. Untuk ketentuan bekerja di kantor juga masih dibatasi sebesar 50% dari kapasitas.
Baca Juga
Dalam hal kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan secara online dan luring bagi perguruan tinggi/akademi percontohan. Sektor esensial pun masih diperkenankan beroperasi 100%. Sementara itu kegiatan restoran juga masih dilakukan pembatasan 50% untuk makan minum ditempat. Lalu Jam operasional tempat perbelanjaan atau mall maksimal pukul 21.00.
Adapun untuk kegiatan konstruksi juga masih bisa beroperasi 100%. Tempat ibadah juga masih diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 50%. Untuk fasilitas umum juga masih dibuka dengan kapasitas 50%. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25%. Kemudian, untuk transportasi umum perlu diatur kapasitas dan jam operasional di masing-masing daerah.
Salah satu hal yang ditambahkan dalam instruksi itu adanya kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi selama bulan Ramadhan menjelang lebaran 1442 Hijriyah. Di mana setiap kepala daerah harus mensosialisasikan larangan mudik.
Kemudian, terdapat aturan soal syarat melakukan perjalanan. Yakni ada ketentuan kewajiban karantina selama 5×24 jam bagi masyarakat yang tak memiliki dokumen perjalanan dengan biaya sendiri.
Mendagri juga, mengimbau kepada setiap Pemda mengantisipasi kerumunan, bencana alam dan memastikan stabilitas harga serta distribusi pangan berjalan lancar. Bagi Pemda yang membuat kebijakan khusus menghadapi bulan Ramadhan diminta tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah dikeluarkan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
