Hidayatullah.com– Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menerima banyak aduan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlantar untuk mendapatkan fasilitas karantina sepulang dari luar negeri. Mufida, panggilannya, menyebut laporan banyak dari PMI yang pulang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan melalui Batam, Kepulauan Riau.
Mufida menyebut banyak PMI yang harus menunggu berjam-jam hingga dini hari untuk mendapatkan fasilitas karantina dari pemerintah sesuai dengan keputusan Satgas Covid-19 nasional.
“Saat ini ada program pemulangan (rekalibrasi) tapi tak siap dengan insfratruktur di dalam negeri untuk karantina. Teman-teman PMI lapor jika ada tawaran untuk karantina ke hotel-hotel dengan biaya sendiri yang tidak sedikit agar tidak menunggu antrean lebih lama. Ingat, PMI adalah kelompok yang mendapatkan fasilitas gratis karantina mandiri yang disediakan pemerintah. BP2MI harus cari solusi segera bersama Satgas Covid-19 nasional menyelesaikan kebutuhan mendesak ini,” ungkap Mufida dalam keterangannya, Senin (20/12/2021) diterima hidayatullah.com semalam.
Mufida menyebut laporan yang masuk ke dirinya bahkan ada yang menunggu hingga 2×24 jam di bandara tanpa fasilitas yang memadai. Padahal esensi dari karantina mandiri usai perjalanan dari luar negeri adalah antisipasi penyebaran Covid-19 dengan memisahkan pelaku perjalanan.
Namun, karena fasilitas karantina mandiri tidak siap, akhirnya justru PMI harus terlunta-lunta di bandara maupun pelabuhan.
Mufida menyarankan agar shelter karantina terpusat yang biasa digunakan kembali diaktifkan seperti Rusunawa Pasar Rumput, Asrama Haji Pondok Gede termasuk berkolaborasi dengan aset milik Pemda.
“Pemerintah bisa membuka tambahan kamar segera di fasilitas milik pemerintah termasuk bekerja sama dengan aset milik Pemda. Kasihan teman-teman PMI seperti tidak diurus. Pemerintah menyebut mereka pahlawan lho, perlakukan dengan layak dan baik!” ungkap Pembina Sahabat Migran ini.
Mufida juga mendapat laporan PMI dari Malaysia masih tertahan di Pelabuhan di wilayah Pasir Gudang, Johor karena fasilitas karantina di Batam disebut penuh.
“KJRI di Malaysia tolong dicek dan dibantu BP2MI bisa berkoordinasi dengan instansi terkait di Batam ada RS Pulau Galang untuk karantina dan tempat-tempat lain milik Pemda bisa disinergikan segera. Ini butuh solusi cepat karena mereka sudah menunggu seolah tanpa kejelasan,” ungkap Mufida.
Sementara itu, Komandan Satgas Udara COVID-19 di Bandara Soetta, Kolonel Agus Listiyono, mengatakan bahwa PMI termasuk orang yang berhak untuk menjalani karantina dengan pelayanan gratis dari pemerintah.
“Yang berhak untuk (dikarantina) di wisma atau (mendapat) layanan karantina dari pemerintah secara gratis, menurut surat edaran hanya ada tiga kriteria. Pertama, Pekerja Migran Indonesia (PMI), kedua pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa di luar negeri dan ketiga, ASN atau PNS yang diberi surat dinas dari pemerintah,” ujar Agus, Senin (21/12/2021) dikutip IDN Times.*
