Hidayatullah.com– Menghadapi perbedaan pandangan soal kebangsaan dan keagamaan di negeri ini, budaya dialog mesti dikedepankan. Bukan justru melontarkan tudingan atau tuduhan sepihak.
Demikian intisari pesan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, KH Abdusshomad Buchori, menyikapi kondisi terkini bangsa ini.
Termasuk soal langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang diambil pemerintah antara lain karena, menurut Menkopolhukam Wiranto, HTI anti Pancasila.
Seharusnya, kata Kiai Shomad, pemerintah maupun pihak-pihak lain tidak semudah itu menuduh HTI demikian.
“Jangan gampang menuduh orang anti Pancasila,” ujar Kiai Shomad saat diwawancarai hidayatullah.com di kompleks TMII, Jakarta Timur, belum lama ini.
Baca Juga
Baca: HTI Mau Dibubarkan, Ketua MUI: Seperti Ada yang Adu Domba Umat
Begitu pula, imbuhnya, jangan gampang menuduh orang atau sekelompok orang anti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Apalagi jika tudingan itu disematkan kepada orang dan umat Islam atau pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. “Kalau ada orang kritis, itu memang cinta tanah air,” ungkap Ketua MUI Jawa Timur ini.
Ia mengatakan, kalau ada orang dan kelompok berbicara atau melaksanakan syariat agama, termasuk lewat peraturan-peraturan daerah bernuansa syariat, itu artinya mereka merasa senang tinggal di Indonesia.
“Jangan sampai kalau orang bicara syariat, (dituduh) bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya mewanti-wanti.
Baca: Din Syamsuddin: Harus Adil, Bubarkan Juga Penentang Pancasila seperti Pengamal Liberalisme
Kiai Shomad menilai, saat ini orang atau pihak yang benar justru dituduh anti dengan kebangsaan, anti NKRI, atau anti Pancasila. Seakan-akan menurutnya Pancasila itu “diperas”.
“Sampeyan (Anda) catat, saya tidak setuju Pancasila itu diperas-peras,” tegasnya.
Khusus terhadap umat dan ormas-ormas Islam, pemerintah sepatutnya tidak bersikap represif. Tapi justru melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan mengedepankan dialog. “Islam mesti dirangkul,” pesan Kiai Shomad.
Sebab, jelasnya, umat dan ormas Islam adalah bagian dari keberadaan bangsa Indonesia ini.
Baca: Zaman Soeharto, Jika Berbeda Pandangan dengan Presiden Disebut Anti Pancasilais
Terkait ini pula, Kiai Shomad menilai kepemimpinan di negeri ini mesti memberi teladan yang baik dalam berbangsa dan bermasyarakat. Jangan sampai para pemimpin memberi contoh yang tidak baik.
“Memang diperlukan pemimpin itu yang betul-betul harus memperhatikan pemikiran yang jernih dari masyarakat. Kalau ada gerakan masyarakat jangan langsung begitu saja dituduh,” pesannya.
Terkait tuduhan pemerintah atas HTI, ia mengatakan, perlu dilakukan klarifikasi apa betul ormas ini anti Pancasila.
Pemerintah harus mendengar pernyataan dari pihak HTI. Dari pimpinannya katanya harus dimintai keterangan. “Pokoknya harus ada klarifikasi,” ujarnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
