Hidayatullah.com– Kondisi kebangsaan di Indonesia belakangan ini hingga Rabu (09/12/2020) tampak “menyeret” pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke dalam pusaran politik. Bahkan, TNI terkesan kontra dengan sebagian pihak umat Islam.
Dipo Alam, sekretaris kabinet di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak percaya kalau TNI memusuhi kaum Muslimin terkhusus Front Pembela Islam dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).
Sebagai contoh, Dipo Alam teringat kedekatan FPI dan TNI pada peristiwa bencana tsunami di Aceh, 26 Desember 2004. Dia menuturkan, di hari ke-4 pascatsunami Aceh, Dipo Alam mengunjungi Aceh. Dengan mata kepalanya sendiri, Dipo menyaksikan yang ada di Kota Serambi Makkah itu hanyalah anggota FPI bersama TNI.
Para personel dari dua institusi swasta dan militer itu, Dipo saksikan mengangkut ribuan mayat korban bencana ke dalam truk untuk dibawa ke pemakaman. Begitu pun mayat-mayat yang mengapung, anggota FPI dan TNI-lah yang mengangkatnya. Tak ada katanya pasukan lain selain orang-orang berseragam FPI dan tentara.
“Saya enggak melihat tuh ada parpol warna merah, kuning, hijau yang turun. Itu yang saya lihat FPI. Mereka berbondong-bondong bersama TNI. Saya bergidik melihatnya, mereka tidak kenal lelah dan tidak takut melihat ribuan mayat bergelimpangan,” ungkap mantan Ketua Mikro Ekonomi ini dikutip Fajar.co.id baru-baru ini.
Baca Juga
Baca: PP Muhammadiyah Menyayangkan Keterlibatan TNI dalam Proses Penjelasan Kematian 6 Anggota FPI
Sehingga, Dipo Alam menilai ada upaya merenggangkan hubungan harmonis TNI-umat Islam dalam kasus yang terjadi belakangan ini, misalnya penurunan baliho HRS di sejumlah tempat. Kalau lihat sejarah, hubungan TNI dan para ulama begitu dekat. Bahkan, kata Dipo Alam, pihak umat Islam dan TNI yang bersama-sama merumuskan Pancasila.
“Saya tidak percaya kalau TNI memusuhi umat Islam. Musuh TNI itu bukan Habib Rizieq dan FPI,” ujarnya, menambahkan bahwa musuhnya TNI ya komunis. “Dan itu ada di Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966.”
Adapun kalau saat ini tampaknya kedua pihak itu seakan kontra, Dipo menegaskan bahwa hal itu tak seperti situasi yang sebenarnya. Ia menilai pada hakikatnya TNI itu selalu bersama rakyat termasuk kaum Muslimin.
Ormas-ormas seperti FPI bersuara keras, katanya, karena melihat adanya intoleransi ekonomi. Saat ini ketimpangan ekonomi sangat nyata.
Begitu pun pasukan emak-emak yang menyambut dengan riang gembira kedatangan HRS setibanya dari Arab Saudi, dinilainya bukan karena masuk kelompok intoleran. Tapi para emak tersebut hadir sebab merasa terjadi intoleransi ekonomi. Sehingga, katanya, mereka menaruh harapannya kepada HRS dan FPI untuk memperjuangkan keadilan ekonomi.
“Sebab, ada oligarki ekonomi dari kelompok cukong-cukong yang semakin dominan pengaruhnya padahal jumlahnya minoritas,” ujar pria yang pernah menjabat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Deputi Menko Perekonomian ini.
Baca: Koramil Ajak Pandu Hidayatullah Jaga NKRI dengan Agama
Menurutnya, persoalan dasar Indonesia saat ini bukan persoalan intoleran di bidang agama, tapi intoleransi ekonomi yang jaraknya semakin besar. Kalau persoalan gap ekonomi ini tidak dituntaskan, maka riak-riak di bawah tak akan selesai.
Dihimpun hidayatullah.com, pada Rabu (09/12/2020), kedekatan TNI dan FPI sebenarnya bukan cuma saat tsunami Aceh. Pasca bencana gempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah, September 2018, kedekatan TNI dan FPI juga terlihat. Misalnya dalam melakukan evakuasi mayat korban bencana, dan lain sebagainya.
Begitu pula, saat banjir bandang dan longsor di Garut, Jawa Barat, September 2016, ratusan relawan FPI dari Jawa Barat diterjunkan ke lokasi bencana. Relawan FPI itu bekerja sama dengan TNI mengevakuasi korban yang tertimpah reruntuhan bangunan.
Sementara belakangan ini diketahui, yang lagi ramai saat ini adalah kasus penembakan 6 anggota FPI oleh aparat kepolisian pada Senin (07/12/2020). Di antara yang menjadi sorotan sebagaimana diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, adalah kehadiran Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam jumpa pers soal tewasnya 6 anggota laskar FPI, Senin (07/12/2020).
Jumpa pers bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran itu digelar Polda Metro Jaya di Jakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyayangkan keterlibatan pihak TNI dalam proses penjelasan kematian 6 anggota FPI tersebut.* (SKR)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
