API Jabar: Harga Mati Bubarkan Ahmadiyah
Ahmadiyah jelas melanggar UU nomor 1/PNPS/1965 dan SKB
Din Syamsuddin Minta Presiden Tegur Dipo Alam
Din kemudian menyesalkan sikap Dipo Alam yang tidak minta maaf
MUI Bogor Desak Perda Larang Ahmadiyah
Perda diperlukan agar aliran sesat itu tidak terus menyebar
PKS Minta Polri Adil Usut Bentrokan Cikeusik
Bentrokan Manis Lor dan Cikeusik diduga dipicu orang yang sama
Belum Ada Cara Hentikan Laju Korupsi
Lamban atasi korupsi, kepercayaan masyarakat hilang
Dana Fakir Miskin Perlu Dikelola Satu Pintu
Pemerintah belum mempunyai grand desain pengelolaan dana kemiskinan
Soal Ahmadiyah, Pemerintah Diminta Patuhi UU No.1/PNPS/1965
Langkah selanjutnya, pemerintah harus melakukan pelarangan terhadap Ahmadiyah
Marzuki: Poligami Tak Perlu Diatur Kode Etik Dewan
Dunia politik tidak berurusan dengan poligami. Karenanya tak perlu dilarang!
Ahmadiyah Dibela, Islam Dihujat!
Ironisnya, yang “membela” Ahmadiyah dan “menghujat” Islam justru akademisi Muslim
MER-C Sesalkan Sikap Pemerintah Tak Umumkan Susu yang Tercemar
Sudah menjadi tugas pemerintah melindungi kesehatan masyarakat