Hidayatullah.com– Polemik sikap dan tuntutan Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang mempersoalkan pembangunan masjid, suara adzan, dan buasana keagamaan hingga saat ini sedang dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah dan pihak-pihak dengan mengedepankan musyawarah.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) guna membahas polemik tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Pemkab Jayapura ini diikuti jajaran pimpinan Forkopimda Kab Jayapura, Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, Pimpinan dan Anggota MRP, DPRP, DPRD, serta seluruh tokoh agama, adat dan perwakilan masyarakat. Hadir juga utusan dari pihak TNI dan Polri.
Pertemuan ini menyepakati pembentukan tim untuk menangangi persoalan tersebut, terkait pembangunan menara Masjid Agung Al Aqsha Sentani, Kabupaten Jayapura. Tim ini dipimpin Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Kata dia, Senin (19/03/2018), tim segera bekerja mencari solusi terbaik dalam mengatasi persoalan ini.
Baca: Persekutuan Gereja di Papua Persoalkan Menara Masjid, Adzan, dan Busana Keagamaan
Sementara itu, pada Selasa pekan ini, 20 Maret 2018 sore, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Henriette Tabita Hutabarat Lebang, mengunjungi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), menemui Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin membahas polemik terkait sikap PGGJ tersebut.
Baca Juga
Dari pertemuan tersebut ada beberapa kesepahaman, antara lain, kedua belah pihak setuju bahwa persoalan yang terjadi di Sentani, Jayapura, Papua, harus dilokalisasi menjadi persoalan daerah dan jangan sampai berkembang di daerah lain.
“Untuk hal tersebut baik PGI maupun MUI sepakat untuk mendorong adanya penyelesaian secara cepat dan bermartabat melalui musyawarah antar tokoh-tokoh agama setempat dengan mengedepankan semangat musyawarah, toleransi, dan kekeluargaan,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam penjelasannya diterima kemarin hidayatullah.com.
Kemudian, MUI dan PGI mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak terpancing dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dengan memanfaatkan kasus ini.
“MUI dan PGI menyepakati beberapa poin usulan penyelesaian yang nanti akan disampaikan kepada tim perunding melalui jalur komunikasi organisasi masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk secara aktif membantu proses penyelesaian masalah secara damai, adil, dan beradab.
Baca: Gereja-gereja di Jayapura Persoalkan Masjid, Menag: Kedepankan Musyawarah
Masih terkait proses penyelesaian polemik tersebut, menurut Bupati Jayapura Mathius, “Jadi, tadi kita semua sudah sepakat untuk membentuk tim kecil hanya untuk menyelesaikan persoalan menara Masjid Al-Aqsha dengan target penyelesaan dalam waktu tiga hari. Tim tersebut diambil dari perwakilan PGGJ, MUI, FKUB, dan beberapa tokoh lintas agama,” lansir Kemenag, Selasa (20/03/2018 ).
Menurut Mathius, pihaknya bersama tim terlebih dulu akan fokus pada pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsha, meski dalam tuntutan PGGJ, ada beberapa poin.
“Semua yang disampaikan itu akan kita bicarakan, namun secara baik, supaya semua dapat kita selesaikan tanpa menyinggung pihak lain,” tuturnya.
Persoalan ini katanya juga akan dilokalisasi hanya di Kabupaten Jayapura. Karenanya, Mathius berharap pihak-pihak yang tidak berkepentingan dapat menahan diri. “Sebab, semua persoalan ini akan kita selesaikan secara lokal melalui tim yang sudah kita bentuk,” pintanya.
Baca: PP Muhammadiyah: Sikap PGGJ Mengancam Hak Konstitusional Warga
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Jannus Pangaribuan berharap semua pihak menahan diri dan dapat memfilter informasi, terutama terhadap hoax. Menurutnya, butuh kehati-hatian dan kearifan dalam memberikan informasi. Sebab, kalau bias dan sudah tersebar luas di publik, maka susah untuk ditarik kembali.
“Karena sesuatu yang sudah tersebar ke publik itu telah menjadi konsumsi publik. Jika ingin ditarik kembali informasi tersebut sudah sulit. Maka dari itu pelan-pelan kita akan memperbaiki hal tersebut dengan cara-cara seperti ini, yaitu dialog dan akan dibuat tim yang ke depannya akan mengikis pemberitaan itu,” tuturnya.
Kakanwil mengajak masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dia mengingatkan bahwa Gubernur Papua telah mendapat anugerah tokoh kerukunan. Bupati Jayapura juga penerima apresiasi anugerah kerukunan.
“Saya pikir itu tanggung jawabnya sangat berat. Namun juga bisa menjadi sebuah pintu agar masyarakatnya tetap cinta kerukunan, ikut berperilaku rukun dan saya rasa itu tidak sulit untuk dilakukan,” harapnya.
Baca: PGGJ Persoalkan Masjid, Kakanwil Kemenag Papua: Ada Kepentingan Tertentu
Hal sama disampaikan Kapolres Jayapura, AKBP Victor Dean Mackbon. Dia berharap para tokoh lebih bijaksana dalam membuat komentar, masukan, atau pernyataan, terutama di media sosial.
“Pastinya ada etika-etika yang harus dipatuhi dalam menyampaikan sesuatu pesan-pesan dan jangan sampai membuat hal yang memicu kegaduhan publik,” pesannya.
Sebagai Kapolres, Victor Dean Mackbon berharap masyarakat juga bijak dalam menggunakan media sosial. Pihak kepolisian akan melakukan monitoring melalui cyber patrol.
“Sebenarnya telah ada aturan-aturan terkait dengan etika dan SARA di media sosial yang melarang pemberitaan yang tidak sesuai kepada khalayak umum, Undang-Undang ITE sudah jelas tentang hal tersebut. Sudah pasti kami akan menindak tegas melalui hukum yang berlaku kepada penyebar berita yang tidak sesuai,” ucapnya.
“Namun kami dari pihak kepolisian juga berharap bahwa masyarakat tidak menanggapi serius pemberitaan yang belum jelas kebenarannya,” lanjutnya.
Victor Dean Mackbon mengimbau masyarakat Papua untuk terus menjaga toleransi kerukunan beragama agar bisa tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di Papua.
Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Pdt Hosea Taudufu, mengapresiasi pertemuan tokoh umat beragama yang sudah mendapatkan titik temu. Dia berharap tim yang telah diberi tugas dapat menemukan solusi terbaik dan bisa membuat pertemuan kembali dengan pihak Masjid Al-Aqsha, supaya masalah ini bisa diselesaikan.
“Saya selaku Ketua FKUB, sangat mengharapkan seluruh masyarakat Jayapura memberikan dukungan kepada pemerintah yang telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan membentuk tim kerja. Mari kita semua hidup dalam kerukunan bersama dan tidak boleh menyikapi situasi ini dengan emosi atau dengan merasa dendam. Mari kita berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan kembali kepada musyawarah bersama,” pinta Hosea Taudufu.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
