Hidayatullah.com– Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) mengingatkan bahwa Indonesia merdeka karena politik identitas. Begitu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa lahir juga lewat politik identitas.
HRS menegaskan, politik identitas sudah sejak lama digelorakan di Indonesia, mulai dari zaman merebut kemerdekaan dari para penjajah, hingga pada era reformasi saat ini.
Ia mencontohkan bahwa Jenderal Besar Soedirman masuk ke hutan untuk bergerilya melawan penjajah, itu dilakukan melalui politik identitas.
Baca: Pemeran Soeharto di Film G30S/PKI: Wajar Terdapat Unsur Dramatik
Begitu pula saat Soekarno menandatangani Piagam Jakarta pada tahun 1945 dan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, itu, kata HRS, juga politik identitas.
Begitu pula saat Soeharto selaku Panglima Kostrad Mayjen Soeharto bersama ulama dan umat Islam menumpas gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Baca Juga
“Tatkala Pak Harto bersama TNI dan ulama serta umat Islam membasmi PKI juga merupakan politik identitas,” ujar HRS tegas dari Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, saat memberikan arahan para acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2 yang berlangsung di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Ahad (16/09/2018).
Baca: Ijtima, Ulama dan Tokoh Nasional Siap Perjuangkan Prabowo-Sandi
Termasuk, tambah HRS, saat ulama dan umat Islam memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, juga melakukan politik identitas.
Yaitu, jelasnya, politik identitas untuk menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi.
“Agar konstitusi negara dan semua perundang-undangannya selalu terjaga dan terkawal supaya tidak bertentangan dengan ayat Ilahi Rabbi,” ujarnya.
HRS menegaskan, politik identitas ulama dan umat Islam bukanlah politik yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), bukan pula politik rasis dan politik fasis. “Melainkan politik umat kebangsaan, untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wata’la.”
Baca: Umat Islam Dinilai Kekurangan Literatur Soal Sejarah PKI
Ia mengatakan, para ulama tidak memainkan politik identitas yang bertentangan dengan syariat agama dan konstitusi negara.
“Tapi para habaib dan ulama yang istiqamah akan selalu memainkan politik identitas yang terhormat dan bermartabat, yaitu politik identitas umat kebangsaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” terangnya.
Politik identitas umat kebangsaan tersebut, terang Dewan Pembina GNPF Ulama ini, dilakukan guna menjaga NKRI.
“Ijtima Ulama akan terus menghidupkan dan menggelorakan politik identitas umat kebangsaan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa demi menjaga keutuhan NKRI dan kelestarian Pancasila untuk menuju Indonesia berkah, insya Allah,” ungkapnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
