Hidayatullah.com – Pelabuhan Eilat ‘Israel’ akan berhenti beroperasi pada Ahad setelah gagal membayar hutang menyusul anjloknya pendapatan akibat serangan Houthi di Laut Merah.
Menurut surat kabar ekonomi Israel, The Calcalist, pemerintah kota Eilat telah membekukan rekening bank pelabuhan tersebut, berisi 10 juta shekel, akibat pajak yang belum dibayar.
The Calcalist menegaskan bahwa serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang terkait ‘Israel’ berperan besar dalam penurunan tajam pendapatan pelabuhan Eilat.
Otoritas Pengiriman dan Pelabuhan ‘Israel’ mengatakan pada hari Rabu bahwa akibat “krisis keuangan yang dialami akibat konflik yang sedang berlangsung, Pemerintah Kota Eilat memberi tahu manajemen pelabuhan tentang penyitaan semua rekening banknya karena utang kepada pemerintah kota.
“Akibatnya, pemberitahuan telah diterima dari Otoritas Pengiriman dan Pelabuhan yang menyatakan bahwa Pelabuhan Eilat diperkirakan akan ditutup dan menghentikan semua aktivitas mulai Minggu mendatang,” tambahnya.
Pendapatan pelabuhan Eilat pada tahun 2024 anjlok menjadi hanya 42 juta shekel (Rp203 miliar), turun hampir 80 persen dari 212 juta shekel (Rp1,027 triliun) pada tahun 2023, setelah pengiriman dialihkan ke pelabuhan-pelabuhan Mediterania di Ashdod dan Haifa.
Kepada The Calcalist, seorang dari pelabuhan tersebut mengatakan bahwa ditutupnya Eilat “melambangkan kemenangan bagi Houthi dan kerugian bagi perekonomian Israel”.
Houthi Yaman, juga dikenal sebagai Ansar Allah, mulai menyerang Israel dan kapal-kapal pengangkut barang yang menuju ‘Israel’ di wilayah Laut Merah untuk memprotes perang genosida di Gaza.
‘Israel’ telah membunuh sedikitnya 58.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 140.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Menurut lembaga amal internasional Save the Children, diperkirakan sebanyak 21.000 anak hilang.
Oded Forer, seorang anggota parlemen Israel dari partai sayap kanan Yisrael Beiteinu, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa penutupan pelabuhan tersebut merupakan “aib bagi pemerintah Israel”.
Menurut Forer, yang mengepalai Komite Knesset untuk Penguatan dan Pembangunan Negev dan Galilea, pemerintah “tidak mampu menghilangkan ancaman terhadap rute pelayaran ke Eilat, sehingga dalam praktiknya gerbang perdagangan selatan Negara Israel tercekik”.*




