Hidayatullah.com–Taliban melarang penggunaan ponsel pintar oleh aparat pemerintahan Afganistan. Kebijakan tersebut menurut sebagian analis kemungkinan akan diterapkan meluas ke masyarakat.
Dalam sebuah arahan yang dikeluarkan oleh pengadilan militer Taliban, dan dilihat oleh The Guardian, larangan tersebut dijadwalkan diterapkan pekan ini dan melarang para staf tingkat tinggi, rendah, jenderal mujahidin, hingga staf pelayanan dari menggunakan ponsel.
Dalam sebuah video yang beredar secara daring, tampak seorang aparat Taliban membaca pengumuman larangan tersebut lewat ponselnya sementara seorang lain mematahkan ponsel-ponsel, lansir The Guardian Kamis (18/6/2026).
“Jika ada yang menggunakannya, ponsel mereka akan dihancurkan dan pelanggar akan dikenakan hukuman menurut hukum dan syariah,” bunyi larangan tersebut. Ditambahkan pula bahwa setiap pengecualian memerlukan keputusan tertulis dari pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada. The Guardian melaporkan tidak bisa menghubungi juru bicara Taliban untuk meminta komentar tentang hal tersebut.
Sejumlah laporan dan sumber di dalam Afghanistan mengatakan bahwa larangan tersebut diterapkan secara “ad-hoc” atau sementara – di beberapa daerah hanya menargetkan pejabat pemerintah, di beberapa kota dan provinsi diperluas hingga mencakup perempuan, warga sipil, petugas medis, guru sekolah, dan pelajar.
“Banyak hal terjadi di tingkat lokal, karena keputusan seseorang di tingkat lokal. Namun, ini juga bisa menjadi pendahuluan untuk larangan menyeluruh dan mereka hanya sedang menjajaki kemungkinannya,” kata seorang analis yang memperhatikan isu Afghanistan seperti dilansir The Guardian.
Pada bulan September 2025, pihak berwenang memerintahkan pemadaman internet yang berlangsung selama dua hari dan dibenarkan secara samar-samar dengan alasan kekhawatiran terhadap pornografi. Perintah tersebut menyatakan bahwa pemutusan internet dilakukan untuk “mencegah kemaksiatan”.
Analis Afghanistan itu mengatakan bahwa pemutusan koneksi internet tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan matang. Sehingga membekukan perdagangan di seluruh negeri dan memengaruhi layanan darurat serta penerbangan.
“Sektor swasta panik, sektor perbankan panik, bahkan orang-orang mereka sendiri – sektor keamanan dan kantor pemimpin tertinggi – dan mereka akhirnya menyadari ‘Oke, kawan-kawan, kita sebenarnya tidak berpikir secara matang ‘, karena itu maka kami nyalakan kembali’,” papar analis tersebut.
Dia memperkirakan bahwa larangan terbaru ini memungkinkan dipicu oleh aksi demonstrasi yang terjadi di kota Herat setelah rekaman video aparat Taliban menangkap beberapa wanita dan anak perempuan karena tidak mengenakan hijab secara layak beredar luas secara daring.
Akan tetapi Taliban sudah beberapa kali berupa melarang ponsel pintar sebelum terjadi demonstrasi itu, dengan berbagai alasan termasuk kekhawatiran akan kebocoran informasi serta dianggap mengganggu produktivitas aparat pemerintah.
Taliban khawatir bahwa “orang-orang menggunakan ponsel mereka sepanjang waktu dan tidak bekerja. Dan, Anda tahu, ponsel pintar seharusnya tidak digunakan di tempat kerja,” kata analis tersebut.*




