Hidayatullah.com—Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta memberi sanksi Rumah Sakit (RS) Medistra jika memang benar ada dugaan melarang penggunaan jilbab bagi karyawan tenaga kesehatan (nakes).
“Kalau kejadiannya benar harus disanksi. Karena takutnya nanti ini terjadi di tempat-tempat lain,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP Ima Mahdiah di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Menurut Ima, pemberian sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan tak lagi terjadi di instansi manapun. Menurut Ima, tidak boleh ada larangan ataupun pemaksaan kepada seseorang soal hijab.
Ia juga berharap Pemerintah DKI menginvestigasi kejadian sesungguhnya, agar tak ada lagi larangan terhadap orang menunaikan kewajiban agama.
“Saya mendorong Dinkes Pemprov DKI dalam hal ini menginvestigasi kejadian yang sebenarnya karena tidak boleh suatu instansi manapun melarang orang pakai kerudung dan tidak boleh suatu instansi manapun mewajibkan orang pakai kerudung,” kata dia lagi.
Menurutnya, hukum di Indonesia telah menjamin kebebasan beragama. Dia mendorong pihak terkait disanksi jika terbukti melakukan diskriminasi.
“Jadi ini kan sudah dalam aturan UU kita mempunyai kebebasan untuk beragama jadi itu. Jadi akan didorong kepada Dinkes DKI, jadi sepulang dari sini saya telepon Kepala Dinas Kesehatannya,” ujarnya.
“Kalau kejadiannya benar harus disanksi karena takutnya nanti ini terjadi di tempat-tempat lain,” sambungnya.
Politikus PDIP itu juga meminta Dinkes DKI melaporkan hasil investigasi kepada DPRD DKI. Meski begitu, menurutnya, kewenangan menjatuhkan sanksi ada di tangan Kemenkes.
“Mungkin lebih cepat Dinkes dulu memanggil investigasi. Jadi ketika investigasi sudah selesai baru dilaporkan kepada DPRD,” ucapnya dikutip detik.
Sebelumnya, RS Medistra di Jakarta Selatan diduga membatasi pegawainya untuk berhijab. Hal itu terungkap dari salah satu surat yang ditulis seorang dokter bernama Dr. dr Diani Kartini kepada Manajemen RS Medistra yang viral di media sosial.
Atas kejadian ini, Direktur RS Medistra sempat meminta maaf dan menyatakan akan mengontrol proses rekrutmen.
“Ke depan, kami akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi,” kata Direktur RS Medistra Agung Budisatria, dilansir Antara, Senin (2/9/2024).*
