Hidayatullah.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI hari ini menggelar konferensi pers di Kantor Pusat MUI, Jakarta, untuk mengumumkan persiapan Konferensi “Asia Pacific Dialogue for Palestine”. Acara ini diklaim sebagai manifestasi dari “nafas perjuangan kemerdekaan Indonesia” yang termaktub dalam konstitusi.
Konferensi akbar ini diagendakan berlangsung pada 7 hingga 8 November 2025, dengan puncak acara dan pernyataan sikap politik di Gedung DPR RI.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam keterangannya menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah isu fundamental bagi Indonesia. “Kami [DPR] akan pasang badan pada acara tanggal 8 November di DPR. Ini bukan hanya masalah Islam, tetapi masalah kemanusiaan dan penjajahan,” tegasnya.
Ia juga menyambut baik kolaborasi dengan MUI. “Saya bangga bisa bersama MUI, yang merupakan institusi paling representatif dan paling dipercaya di Indonesia, yang suaranya jelas terkait Palestina. Ini mewakili semua Indonesia, bukan cuma ulama yang fakih,” ujar Mardani.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA, menyatakan bahwa tujuan konferensi adalah untuk mendorong penguatan aliansi regional melawan penjajahan. Ia menyoroti bahwa “pengkhianatan Israel” terhadap hukum internasional telah mengganggu perdamaian, dan kawasan Asia Pasifik memiliki “kepentingan yang sama” untuk menyerukan hati nurani dunia dan menolak pengkhianatan tersebut.
Konferensi ini bersifat kolaboratif dan melibatkan partisipasi luas, bukan hanya dari pemerintah atau parlemen. Sejumlah organisasi filantropi Islam (FOZ – Forum Zakat) seperti Dompet Dhuafa, Qudwah, IZI, Rumah Zakat, Hadara, dan Relawan Nusantara turut hadir dalam konferensi pers, menunjukkan konsolidasi dukungan sipil untuk isu ini.
Dari sisi partisipan internasional, panitia menggarisbawahi bahwa negara-negara Asia Pasifik diundang dengan biaya sendiri sebagai wujud perjuangan mandiri. Delegasi yang telah mengonfirmasi kehadiran mencakup negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Maladewa, serta negara-negara dengan populasi Muslim minoritas namun memiliki semangat tinggi, seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina, Singapura, dan Sri Lanka.
Secara teknis, panitia menyebutkan bahwa delegasi akan mulai berdatangan pada 6 November, dan akan dilanjutkan dengan informal meeting di Kantor MUI pada 7 November. Lembaga Qudwah Indonesia bertugas membantu penjemputan dan mobilisasi para tamu.
Tiga Gagasan Utama dan Deklarasi Final
Konferensi ini tidak hanya berhenti pada pernyataan moral, tetapi juga mendorong langkah-langkah konkret. Tiga gagasan utama yang akan diangkat adalah:
Pembentukan Tim Asia Pasifik: Membentuk tim atau struktur kawasan yang permanen untuk menindaklanjuti isu Palestina.
Dana Abadi Bersama: Menggagas pembentukan Dana Abadi Bersama Asia Pasifik untuk mendukung upaya rekonstruksi Palestina pasca konflik.
Deklarasi Final: Seluruh gagasan dan komitmen bersama akan dituangkan dalam Deklarasi Asia Pasifik untuk Palestina, yang ditargetkan rampung dan siap terbit pada 7 November 2025.
Dalam sesi tersebut, juga diumumkan bahwa Mantan Wakil Presiden RI, H. Mohammad Jusuf Kalla (Ketua DMI), merupakan penerima penghargaan “MUI Peace Mujahid Award” (2024), sebuah pengakuan atas peran aktif tokoh nasional dalam perjuangan perdamaian.* Fuad Azzam
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
