Hidayatullah.com—Turki, Arab Saudi, dan Pakistan resmi membentuk aliansi pertahanan baru melalui Mecca Joint Defence Agreement (Pakta Pertahanan Makkah) yang ditandatangani di Istana Al-Safa, Makkah, Jumat (7/8/2026). Kesepakatan itu menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, memperkuat konsep pertahanan kolektif yang dinilai mirip dengan Pasal 5 NATO, demikian dikutip Reuters.
Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Menurut Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki yang dikutip Anadolu Agency, kesepakatan ini dibangun atas dasar hubungan historis, solidaritas Islam, kepentingan strategis bersama, dan kerja sama pertahanan yang telah lama terjalin. Pakta tersebut juga mencakup penguatan interoperabilitas militer, industri pertahanan, dan sistem pertahanan kolektif.
Pemerintah ketiga negara menegaskan bahwa pakta tersebut tidak ditujukan kepada negara mana pun.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan perjanjian itu secara teknis memang serupa dengan klausul pertahanan kolektif NATO, tetapi hanya bersifat defensif.
Baca Juga
“Perjanjian ini tidak ditujukan kepada Iran atau negara lain. Ini adalah mekanisme pertahanan kolektif yang memungkinkan berbagai bentuk dukungan, mulai dari berbagi intelijen hingga bantuan militer bila diperlukan,” kata Fidan, seperti dikutip Reuters.
Senada, Associated Press (AP) melaporkan bahwa Ankara menegaskan pakta tersebut tidak membentuk blok militer baru ataupun aliansi sektarian, melainkan bertujuan meningkatkan stabilitas kawasan.
Arsitektur Keamanan Baru Dunia Islam?
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut kesepakatan itu dibangun atas prinsip collective deterrence atau daya tangkal bersama.
“Kami akan terus mempertahankan sikap berprinsip untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi berdasarkan penghormatan terhadap hukum internasional,” tulis Erdogan melalui akun resminya di X, seperti dikutip Al Jazeera.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut penandatanganan pakta tersebut sebagai langkah bersejarah.
“Ini adalah upaya bersejarah yang melayani kepentingan negara-negara kita sekaligus meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan,” ujar Sharif, dikutip Al Jazeera.
“Tiga negara bersaudara, dipersatukan oleh iman, persahabatan, dan tekad bersama untuk perdamaian dan keamanan,” tulisnya dalam sebuah unggahan di X.
“Semoga pakta bersejarah ini, yang ditandatangani di bawah bayang-bayang Haramain, tetap menjadi perisai perdamaian untuk generasi mendatang dan semoga membawa kemakmuran bagi ketiga negara bersaudara kita serta bagi umat,” tambah dia.
Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi Rayed Krimly juga menepis anggapan bahwa perjanjian ini merupakan pembentukan “NATO Islam”.
“Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk membangun poros militer atau blok sektarian. Kesepakatan ini juga tidak berkaitan dengan ambisi nuklir ataupun perlombaan senjata, melainkan membangun kemampuan pertahanan yang berkelanjutan dan mandiri,” tulis Krimly di platform X, sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Sementara ketiga negara merespon positif, pihak Iran merespons sinis kesepakatan ini. Anggota parlemen Iran Ebrahim Rezaei menilai pakta itu tidak akan otomatis memberikan rasa aman bagi Arab Saudi.
“Arab Saudi harus tahu bahwa perjanjian di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan membawa keamanan, sebagaimana bertahun-tahun bergantung pada Amerika juga tidak memberikan keamanan,” tulis Rezaei melalui X, dikutip Al Jazeera.
Analis senior Nonresident Fellow di Gulf International Forum, Abdulaziz Alghashian, mengatakan aliansi tersebut berupaya menggabungkan kekuatan pertahanan dan diplomasi.
“Pakta ini berusaha menggabungkan deterrence dan diplomacy. Ini bukan ditujukan kepada aktor tertentu, melainkan formula untuk menciptakan stabilitas kawasan,” ujarnya.
Sementara koresponden Al Jazeera, Osama Bin Javaid, menilai kesepakatan tersebut menyatukan tiga kekuatan besar dunia Islam.
“Pakistan membawa kemampuan nuklir dan militernya, Turki menghadirkan teknologi drone dan industri pertahanan modern, sedangkan Arab Saudi memberikan kekuatan ekonomi. Ini bisa menjadi awal arsitektur keamanan yang berbeda di kawasan,” katanya.
Pakar militer dan strategis Faisal al-Hamad mengatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa penandatanganan perjanjian tersebut “mencerminkan kesungguhan Arab Saudi untuk bekerja sama dengan negara-negara sahabat dan sesama negara mitra dalam menjaga keamanan serta stabilitas kawasan maupun global.”
“Ketiga negara berupaya mewujudkan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bagi masyarakat di kawasan ini dan dunia,” tegasnya.
Al-Hamad menyatakan bahwa “perjanjian pertahanan merupakan hak berdaulat setiap negara, dan tidak ada pihak luar yang mendikte hak-hak berdaulat negara-negara tersebut.”
“Perjanjian ini tidak muncul sebagai reaksi terhadap kondisi saat ini, melainkan dibangun berdasarkan pembicaraan yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Perjanjian ini tidak membentuk blok; artinya, ini adalah kesepakatan pertahanan yang melibatkan tiga negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas mereka, yang pada gilirannya akan berdampak pada keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah,” tambahnya.
Usai penandatanganan, Pakistan dan Arab Saudi menggelar perayaan dengan menampilkan bendera ketiga negara di berbagai landmark penting sebagai simbol persatuan dan komitmen terhadap kerja sama pertahanan yang baru dibentuk.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
