Hidayatullah.com – Wakil Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menegaskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah seorang penjahat perang. Meski begitu, Al Thani menyebut negaranya akan terus mengupayakan mediasi dan perundingan.
Hal itu ditegaskannya dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Piers Morgan pada Selasa (30/09/2026).
“Rumah sakit diserang, sekolah-sekolah diserang. Apa pun justifikasi dan argumen yang dipakai, tidak ada yang dapat membenarkan tindakan ini,” kata Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Ketika ditanya Piers apakah dia menganggap Netanyahu sebagai penjahat perang, ia menjawab: “Tentu saja. Apa yang telah terjadi di Gaza adalah kejahatan perang, dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal ini adalah penjahat perang.”
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri itu menyebut Netanyahu menyerang Qatar secara politis untuk mengalihkan perhatian dunia dari tindakannya dan tindakan pemerintahannya.
Ia kembali mengecam serangan udara ‘Israel’ pada 9 September 2025 di Doha yang menyasar pejabat Hamas. Dalam serangan Zionis tersebut lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar syahid.
“Kami diserang oleh Israel saat kami sedang melakukan mediasi,” ujarnya, seraya menyebut serangan itu sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pihak penengah.
“Netanyahu telah melampaui batas, sama seperti ia telah melampaui batas-batas lainnya sebelumnya.”
‘Berupaya melakukan yang terbaik’
Di tengah ketegangan yang ada, Al Thani menyatakan bahwa Qatar akan terus mengutamakan diplomasi, dengan alasan bahwa komunikasi di balik layar tetap menjadi cara paling efektif untuk mencapai kemajuan.
“Kami berupaya melakukan yang terbaik untuk memberikan saran terbaik kepada pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi, begitu pula kepada pihak Iran,” katanya.
Pejabat dengan gelar sarjana bidang ekonomi itu menyebut ada tiga masalah yang perlu ditangani untuk meredakan perang: program nuklir dan sanksi terhadap Iran, kebebasan navigasi di Selat Hormuz serta pengaturan keamanan yang melibatkan Iran dan negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Ia mengatakan bahwa kerangka kerja keamanan regional apa pun harus dibangun di atas dasar dialog, prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan non-agresi, serta kerja sama ekonomi yang lebih erat.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
