Hidayatullah.com–Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat mengatakan, kerjasama di antara negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) memiliki makna strategis, terutama dalam rangka pembangunan dan kemaslahatan umat Islam sebagai tulang punggung kekuatan bangsa. Hal itu diungkapkan Sekjen Kemenag saat membuka Musyawarah Pengurusan Haji negara-negara serumpun Malaysia Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia , di Yogyakarta, Kamis (15/7).
Menurut Bahrul Hayat, salah satu bidang kerjasama yang perlu dilakukan adalah mengenai pengurusan haji.
“Haji selain sebagai ibadah yang bernilai monumental bagi umat islam di seluruh dunia, juga mengandung unsur sosial dan ekonomi,” ucap Bahrul.
Bahrul Hayat menyatakan, persoalan-persoalan dalam negeri yang dihadapi masing-masing Negara dalam penyelenggaraan haji mungkin berbeda, tapi persoalan yang kita hadapi di luar negeri atau di Arab Saudi mungkin kurang lebih sama.
“Setiap Negara yang mengirim jemaah haji, tidak cukup hanya berpedoman pada peraturan yang berlaku di negaranya sendiri, melainkan harus mengikuti peraturan (taklimat) yang dikeluarkan Pemerintah Saudi Arabia,” ucapnya.
Baca Juga
Forum musyawarah ini, kata Bahrul Hayat, bernilai penting dalam rangka tukar pikiran dan informasi, sehingga dapat melihat persoalan haji di negeri Jiran secara utuh untuk disampaikan kepada masyarakat luas. “Sangat terbuka untuk memberikan sumbang saran dan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan haji,” tambahnya.
Bahrul Hayat menambahkan, dalam forum ini setiap Negara dapat memperkaya wawasan, terutama menyangkut manajemen dan mekanisme kerja yang diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, misalanya pilihan penerbangan haji sehingga memperoleh harga yang bersaing, kontrak penyewaan pemondokan, katering di Arab Saudi, serta pelayanan Arafah-Mina.
“Kita juga dapat merumuskan pemikiran sinergis dan inovatif dalam hal pembinaan jemaah dan membahas persoalan seputar fiqih haji,” kata Bahrul Hayat.
Sekjen Kemenag juga menyinggung soal masyarakat Indonesia yang sering menilai dan membandingkan pelayanan haji Indonesia dengan Malaysia, Brunei atau Singapura, misalnya dalam masalah tarif transportasi dan lokasi pemondokan di Arab Saudi. “Namun belum tentu semua penilaian itu berdasar pada informasi yang utuh dan akurat,” ujarnya. [pmn/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
