Hidayatullah.com–Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, Ahad, (27/05/2012) di Jakarta meminta pemerintah khususnya aparat berwenang menghentikan proses permohonan izin sekaligus mengumumkan pembatalan pelaksanaan konser Lady Gaga bertajuk “The Born This Way Ball Tour”, yang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 3 Juni mendatang. Ia juga menilai tepat sikap membatalkan konser Lady Gaga yang sudah disampaikan ‘Big Daddy’ selaku promotor pertunjukan di Indonesia.
Dikatakan, langkah penghentian izin konser tidak perlu dipertimbangkan melalui alasan bertele-tele, kecuali mengutamakan aspek keamanan yang memang tidak kondusif. Pasalnya, situasi konser dipastikan menciptakan konflik yang tidak diharapkan maupun berkembangnya tindak anarkisme yang sulit diantisipasi.
“Termasuk, adanya benturan dengan pihak aparat yang berisiko tinggi,” tegas Syahganda.
Ia menambahkan, pemegang otoritas keamanan tentu mengetahui besarnya potensi konflik tersebut jika konser Lady Gaga dilanjutkan, sehingga akibat itu akan merugikan semua kalangan.
“Jadi, kita tidak boleh buta dengan kemungkinan serba buruk itu yang akan menimbukan kerugian cukup besar,” tandasnya.
Baca Juga
Syahganda juga setuju adanya penolakan berbagai kelompok bahwa konser Lady Gaga tidak sesuai nilai-nilai agama berikut budaya yang berkembang lama di tanah air, mengingat kontroversi sosok Lady Gaga yang melekat dengan simbol penghinaan moral keagamaan.
“Seharusnya, sejak awal pemerintah atau kepolisian tidak perlu membuka ruang polemik, apalagi bersikap kurang tanggap. Sebab, faktanya sudah cukup mewakili dari berbagai elemen bangsa yang tidak menghendaki dilakukannya konser,” jelas anggota Dewan Pengarah Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pusat itu.
Dengan demikian, lanjutnya, jika institusi kepolisian tidak mengizinkan konser Lady Gaga maka sama artinya membuat keputusan terbaik dari risiko terburuk.
Pada bagian lain, Syahganda menyesalkan sikap promotor pertunjukan yang tidak mau memahami kenyataan adanya penolakan, dengan tetap memaksakan jalannya konser dan bahkan mengeruk keuntungan lebih dulu untuk menjual puluhan ribu tiket pada calon penonton, sebelum dikeluarkannya izin keramaian menggelar konser.
“Polisi harus menjelaskan apakah cara yang ditempuh promotor itu merupakan bukti pelanggaran hukum ataukah tidak. Bagaimanapun, praktik ini berindikasi pada kerugian masyarakat penonton yang telah membayar dimuka,” ungkapnya. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
