Hidayatullah.com–Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran dalam Rapat dengar pendapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa alokasi rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2013 BKKBN harus lebih memprioritaskan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
“Saat ini pagu Anggaran yang di ajukan BKKBN dalam RAPBN TA 2013 untuk program pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga peningkatan kemandirian keluarga berencana hanya 31,839 milyar dari Pagu Indikatif yang diajukan BKKBN tahun 2013 sebesar Rp. 2,593 triliun,” kata Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Lebih lanjut Herlini mengatakan, untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat setiap keluarga harus memiliki ketahanan yang kokoh.
“Sehingga BKKBN sebagai lembaga negara seharusnya mendesain kebijakan yang mampu membangun keluarga berkarakter dengan lebih memprioritaskan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga,” imbuhnya.
Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sedangkan Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
Tujuan dari Program pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan Kelompok seperti Pembinaan Keluarga Balita dan Anak, Pembinaan Ketahanan Remaja, Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, “Justru program-program yang seperti ini yang perlu dioptimalkan BKKBN untuk mencapai pembangnan yang berwawasan kependudukan dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang sejahtera,” jelasnya.
Labih jauh Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau ini mengatakan, “Program ketahanan keluarga ini tidak semata untuk pengendalian kuantitas penduduk saja, akan tetapi untuk pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga, sehingga menjadi kekuatan pembangunan bangsa,” pungkasnya.*