Hidayatullah.com – Rencana Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden Mesir hasil kudeta, Abdul Fattah As-Sisi mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Diantaranya juga datang dari organisasi mahasiswa muslim yang tergabung dalam Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Indonesia.
Hanafi Ridwan, Ketua Komisi A tentang Isu Keumatan FSLDK Indonesia mengatakan, pihaknya akan terus menyuarakan penolakan terkait kedatangan Jenderal yang telah menjatuhkan pemerintahan sah di Mesir tersebut ke Indonesia.
“Kami jelas menolak kedatangan As-Sisi ke Indonesia, dan rencananya hari ini dan besok kami akan bergabung bersama massa yang lain untuk melakukan aksi penolakan,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Kamis (03/09/2015).
Lebih lanjut Hanafi mengatakan, bahwa Indonesia dan Mesir mempunyai hubungan historis yang kuat, dimana sejarah mencatat bahwa Mesir adalah Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.
“Sebagai bentuk balas budi, kita jelas menolak kedatangan orang yang telah menjatuhkan pemerintahan Mesir yang sah,” tambahnya.
Hanafi mewakili FSLDK juga mempertanyakan sikap Pemerintah terhadap penerimaan kunjungan As-Sisi yang dinilai justru tidak memberikan keuntungan apapun melainkan hanya keuntungan bagi pihak As-Sisi.
“Di masa As-Sisi yang terjadi justru konflik politik yang berkepanjangan dan menghambat laju perekonomian Mesir. Kunjungan As-Sisi hanyalah simbiosis komensialisme, sedangkan Indonesia tidak memperoleh keuntungan apa-apa,” paparnya.
Lewat aksi ini Hanafi berharap masyarakat Indonesia juga bisa tergugah untuk bersama-sama mendukung pemerintahan Mesir yang sah, dan menolak pemerintahan As-Sisi yang diperoleh dari kudeta militer.
“Kita ingin tegaskan, masih banyak warga Indonesia yang memiliki solidaritas untuk menolak ketidakadilan ini,” jelas mahasiswa UNS Surakarta ini.
Di sisi lain, masih menurut Hanafi, As-Sisi adalah sosok penjahat yang telah membunuh ribuan warganya sendiri.
“Hubungan luar negeri Mesir dan Indonesia adalah dengan presiden yang sah dan melalui pilihan rakyat, bukan dengan penjagal yang merampas kebenaran suara rakyat,” tandasnya. */Yahya G. Nasrullah