Hidayatullah.com– Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin memperkirakan politik uang (money politic) tetap marak pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang berlangsung di 171 daerah pemilihan, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Secara sosialogis masyarakat susah. Kemiskinkan dimana-mana. Dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, isu ini selalu ada. Ini bukan hanya isu. Saya mengadakan riset pada tahun 2014, money politic terjadi secara sistematis,” ujar Ujang dalam perbincangan dilansir RRI, Selasa (09/01/2018).
Berdasarkan temuannya, setiap pilkada atau pemilu setiap calon pasti menyiapkan amplop.
Baca: Pilkada 2018, KPK-Polisi Diminta Awasi Praktik Politik Uang
Dia mencontohkan salah satu kabupaten di Jawa Barat, salah satu calon bupati menyiapkan 1 juta amplop. Satu amplop berisi uang Rp 20 ribu. Uang itu dibagi-bagikan kepada masyarakat dengan tujuan agar memilihnya. Praktik kotor tersebut, terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
Dia yakin, apabila setiap calon menghadirkan gagasan yang menarik pemilik, mampu mengentaskan kemiskinan, maka rakyat akan memilih tanpa harus diiming-imingi uang.
Baca Juga
“Ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Agar pilkada objektif, mencerdaskan makanya jangan melakukan hal begini,” ujar sang pengamat.*
Baca: Pengamat: Pemuka Agama Harus Tanamkan Politik Uang “Najis”
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
