Hidayatullah.com– Kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang mengakibatkan puluhan balita meninggal di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, harus segera berakhir dan tidak terulang lagi.
Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan Pemerintah Pusat dan semua level pemerintahan di Papua agar menjadikan KLB itu untuk mengevaluasi total program dan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.
Apapun tantangannya, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua. Seberat apapun akses, seminim apapun infrastruktur baik fisik maupun fasilitas dan tenaga kesehatan harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” ujar Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang membidangi persoalan kesehatan dan perlindungan anak Fahira Idris di Kabupaten Timika, Papua, Ahad (28/01/2018).
Baca: Gizi Buruk Asmat, KPAI: Saatnya Kemenkes Evaluasi Kubro
Kehadiran para Anggota DPD di Papua untuk menyerahkan bantuan DPD RI bagi para korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat. Hadir juga senator asal Papua Pdt Charles Simare-mare.
Baca Juga
Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Joko Widodo yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus diubah fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian, termasuk pembangunan sumber daya manusia di kedua bidang tersebut.
“Jadi membangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Artinya, walaupun daerah tersebut potensi ekonomi tidak tinggi, infrastruktur harus tetap dibangun agar pelayanan kesehatan dan pendidikan mudah diakses warga. Selain itu, memastikan petugas kesehatan ada dan hadir melayani menjadi sebuah keniscayaan,” tukas Fahira.
Untuk gizi buruk, Pemerintah harus memformulasikan solusi agar infrastruktur pertanian di daerah ini dipenuhi untuk mempermudah warga berladang dan menghasilkan pangan yang bergizi. Seperti yang diketahui, ungkap Fahira, hampir semua kabupaten di Papua termasuk Asmat mempunyai potensi sagu dan ikan yang luar biasa.
“Hutan-hutan di sana, kan, menghasilkan sagu. Belum lagi sungai-sungainya yang kaya ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Tinggal bagaimana Pemerintah baik yang di Pusat maupun daerah memastikan warga berdaya mengelola potensi-potensi alam yang dapat menjadi sumber pangan yang bergizi ini,” pungkas Fahira dirilisnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
