Hidayatullah.com-Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, mengecam aksi pengadangan disertai ancaman yang diterima aktivis Gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, dan rombongannya di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu-Ahad kemarin.
Kata dia, aksi yang bertujuan untuk menghalangi dan menggagalkan Deklarasi Gerakan 2019 Ganti Presiden di Kota Batam ini mencederai demokrasi, melanggar peraturan, dan meruntuhkan wibawa negara karena dilakukan di obyek vital yang harusnya dilindungi dari gangguan keamanan.
Presiden Jokowi diminta mampu menghentikan aksi-aksi pengadangan tersebut agar tidak terulang lagi.
“Bagi saya kejadian ini memalukan. Ini (pengadangan di bandara kepada tokoh yang kritis terhadap Pemerintah) bukan kali pertama terjadi. Saya harap Presiden Jokowi aware (sadar) terhadap kasus ini dan mengultimatum pendukungnya untuk setop mengadang tokoh-tokoh yang kritis. Kejadian seperti ini malah merugikan Presiden sendiri,” tukas Fahira Idris kepada hidayatullah.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/07/2018) lewat pernyataannya.
Senator atau Anggota DPD DKI Jakarta ini mengkhawatirkan ada paradigma yang keliru di benak para pendukung Jokowi, bahwa jika ada tokoh yang mengkritik Pemerintahan atau ada gerakan yang menyuarakan mengganti Presiden secara konstitusional lewat Pemilu 2019, adalah bentuk atau sikap anti Pancasila dan NKRI, radikal, bahkan dianggap penyebar SARA dan kebencian.
Baca Juga
Padahal, kritik dan gerakan 2019 ganti presiden sebuah hal yang biasa dalam negera demokrasi bahkan dilindungi undang-undang.
“Saya khawatir paradigma ini yang ada di benak orang-orang yang menghadang Mbak Neno di Batam kemarin. Karena merasa membela Presiden dan menganggap yang mereka hadang orang yang anti NKRI, mereka merasa sah-sah saja demo dan melakukan pengadangan di bandara. Ini, kan, bentuk kegagalan berpikir. Makanya presiden harus ultimatum pendukungnya,” tegas Fahira.
Menurut Fahira, Gerakan 2019 Ganti Presiden secara konstitusional adalah sebuah bentuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dilindungi konstitusi. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sendiri sudah menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar dari gerakan ini.
“Otak dan pelaku pengadangan di bandara ini harus dihadapkan di depan hukum. Karena jika tidak, saya yakin, kejadian demo dan pengadangan di bandara yang menurut peraturan dilarang akan kembali terulang. Mengaku ber-Pancasila, namun yang mereka lakukan melanggar peraturan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila,” pungkas Fahira.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
