Hidayatullah.com– Jubir Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyampaikan penjelasan soal pemberitaan yang beredar yang menyebut-nyebut Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) ditangkap atau diperiksa lalu dibebaskan terkait bendera tauhid.
Munarman mengungkapkan bahwa HRS yang tengah berada di Makkah, Arab Saudi, saat ini sedang mendapat fitnah lewat “Operasi Bendera Palsu (False Flag)”.
“Bendera dipasang oleh tukang fitnah. Ada operasi false flag terhadap HRS di Makkah saat ini,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Rabu (07/11/2018).
Munarman mengatakan, “Mereka berharap dengan adanya peristiwa tersebut HRS mendapatkan kesulitan dari pihak keamanan Saudi. Jadi memang sungguh jahat para tukang fitnah tersebut.”
Ia mengatakan, para pemfitnah tak cukup dengan memfitnah HRS di Indonesia, namun mereka terus melakukan fitnah hingga HRS berada di Saudi.
Baca Juga
“Tujuannya hanya satu, yaitu HRS mendapatkan kesulitan dan mereka para tukang fitnah berharap celaka ke HRS,” imbuhnya.
“Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan terhadap HRS. Mereka menyukai dan senang apabila HRS ditimpa kesulitan dan kesusahan,” tambahnya.
“Namun, Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong bagi HRS,” lanjutnya.
Menurut Munarman HRS saat ini sudah kembali ke kediamannya di Makkah.
“Alhamdulillah beliau sudah berada di rumah,” ungkapnya.
Sebelum diberitakan media online bahwa HRS dikabarkan ditangkap aparat kepolisian Kerajaan Arab Saudi.
Kapitra Ampera yang masih mengklaim sebagai kuasa hukum HRS kemudian mengatakan bahwa HRS bukan ditangkap, melainkan diperiksa polisi. Menurut Kapitra, pemeriksaan itu diduga terkait dengan bendera berkalimat tauhid yang diduga dipasang di tembok oleh orang tak dikenal di rumah yang ditempati HRS.
Kapitra juga mengirim kepada media foto yang menunjukkan bendera berkalimat tauhid di dinding tempat tinggal HRS. Dia juga mengirim foto saat HRS bersama beberapa polisi Saudi.
Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan pihaknya tengah mengecek kabar pemeriksaan HRS. Sebab, dia belum menerima adanya nota dari Kemenlu Arab Saudi terkait pemeriksaan tersebut.
“Kita sedang lakukan pengecekan kabar tersebut. Karena biasanya kalau ada WNI yang terkena kasus hukum, maka pihak Arab Saudi akan memberi tahu lewat nota Kemenlu. Jadi kalau ukuran diplomatik biasanya harus pakai nota,” kata Agus, Selasa (06/11/2018) kutip Detik.com.
Salah seorang Kuasa Hukum HRS, Damai Hari Lubis, menegaskan kepada hidayatullah.com bahwa Kapitra sudah bukan kuasa hukum HRS lagi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
