Hidayatullah.com– Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 lalu direvisi menjadi 25 bidang usaha, sehingga memungkinkan penanaman modal dapat dikuasai asing 100 persen di sektor-sektor tersebut.
Dibandingkan pada 2016 lalu hanya mencakup 41 bidang usaha, maka di tahun 2018 pemerintah membuka 54 bidang usaha. Oleh karena itu, total sudah ada 95 bidang usaha yang dibuka bagi 100% kepemilikan asing.
DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menyampaikan penolakan terhadap Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mengeluarkan 25 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.
Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani menuturkan, relaksasi 25 DNI yang merupakan bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha UKM tidak semestinya dibuka 100 % untuk asing.
“Pemerintah harusnya hadir dengan melakukan pendampingan, pembinaan, dan perlindungan dalam bidang usaha tersebut sehingga bisa berkembang, bukan diserahkan ke asing, sehingga DPP HIPPI menolak Paket Kebijakan Ekonomi XVI tersebut,” ujar Suryani dalam siaran persnya diterima hidayatullah.com, Kamis (22/11/2018).
Baca Juga
Ketua DPP HIPPI menilai, apabila pemerintah menilai bahwa 25 bidang usaha tersebut tidak berkembang, maka pemerintah harusnya hadir mencarikan solusi bersama dengan pelaku usaha tersebut yang didampingi oleh kementerian dan lembaga pemerintah terkait, sehingga mampu merumuskan jalan keluar atas kendala usaha tersebut.
“Bisa dibayangkan apabila warung internet (warnet) dan bisnis yang bisa dijalankan UMKM diserahkan dan dibuka 100% untuk asing, maka pelaku UMKM kita akan hanya jadi karyawan bahkan penonton. Dan hal ini juga tidak mendorong semangat wirausaha UMKM, karena apabila diserahkan ke asing semua tentu UMKM kita tidak mampu bersaing, tidak apple to apple,” ujarnya.
“Tentu mereka (asing, Red) pasti memiliki modal yang lebih kuat, SDM yang lebih mumpuni, penguasaan teknologi yang lebih canggih dan jaringan pemasaran yang lebih luas,” lanjutnya.
Ditambahkan Suryani bahwa “contoh kasus China wajibkan 51% modal dipegang pengusaha lokal, asing boleh masuk namun harus joint venture, itu yang ideal dimana Apple lewat Foxcon membuka pabrik di China.”
Suryani berharap kebijakan ini direvisi sehingga tidak merugikan pelaku usaha UKM di masa yang akan datang.
“DNI yang direlaksasi oleh pemerintah usaha UKM, UMKM dan Koperasi yang bentuk investasinya relatif kecil, seharusnya pemerintah fokus pada sektor investasi yang dinilainya besar yang investasinya memberikan dampak makro secara signifikan, seperti mengurangi defisit transaksi berjalan dan penguatan nilai tukar rupiah,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
