Hidayatullah.com– Sebanyak 6 orang guru honorer SMAN 9 Kronjo di Kabupaten Tangerang, Banten, yang dipecat lantaran berpose dua jari dan memamerkan stiker dukungan terhadap paslon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ternyata belum menerima gaji.
“Gaji mereka bulan Maret ini dijanjikan akan dibayar, tapi sampai tanggal 17 belum digaji,” tegas Ketua Persatuan Honorer Banten, Martin Al Kosim, Selasa (26/03/2019).
Martin menilai pemecatan tersebut sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, Honorer Banten Bersatu meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) segera mengaktifkan kembali enam guru yang dipecat itu paling lambat 1 April 2019.
Baca: Dituduh Kampanyekan Prabowo, Pegawai PTPN IV dituntut 6 Bulan Penjara
“Kami minta sanksi enam guru honorer dicabut. Yang kami tidak terima bila mereka dipekerjakan 2 Mei. Kami menuntut harus dipekerjakan lagi paling lambat 1 April. Itu mutlak karena pemecatan itu tidak berdasar dan zalim,” ungkapnya.
Dindikbud Banten setelah mendapatkan kecaman dan tuntutan dari berbagai pihak dan forum honorer sempat menyatakan akan membatalkan pemecatan tersebut. Namun, kata Martin, sampai saat ini belum ada surat pernyataan atau pencabutan pemecatan tertulis yang diberikan kepada 6 guru honorer tersebut.
Baca Juga
“Seharusnya, kan, kalau pemecatan melalui surat, pencabutan dan pengangkatan kembali juga melalui surat. Jadi bukan omongan doang,” tegasnya.
Apabila surat tersebut tidak juga ada sebelum tanggal 28 Maret 2019 besok, maka Forum Honorer Banten sepakat menggelar aksi solidaritas besar-besaran di KP3B Provinsi Banten guna membela hak honorer. Kata dia massa yang akan turun puluhan ribu honorer.
“Ini bukan ancaman ya, di Jakarta saja kami bisa mengirimkan banyak anggota, apalagi ini di kandang sendiri,” sebutnya.
Martin menegaskan, aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap 6 guru honorer di SMAN 9 Kronjo Tangerang yang dipecat. Pemecatan tidak adil dan tidak berdasarkan hukum.
“Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa honorer untuk netral, kecuali PNS, Polri dan TNI itu wajib netral,” ucapnya kutip INI-Net.
Baca: Kampanye Akbar: Pendukung Prabowo-Sandi Berjubel Tanpa Dibayar
Diketahui, enam guru honorer itu dipecat akibat berfoto dengan dua jari dan memegang stiker capres-cawapres Prabowo-Sandiaga yang kemudian beredar di media sosial. Dengan cepat, SK pemecatan ke-6 guru honorer itu terbit.
Sementara itu, Forum Honorer Banten Bersatu melayangkan surat pemberitahuan demo kepada Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada tanggal 24 Maret 2019 dengan judul surat Aksi Solidaritas Bela Guru Honor.
Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Marin Alhisyam, dan Koordinator Lapangan, Khoirul Umam. Surat itu berisi pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum dengan pengerahan sebanyak 1.000 orang.
Pemecatan 6 guru honorer karena menunjukkan dukungan terhadap Prabowo-Sandi dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan. Sebab saat bersamaan terungkap dukungan ASN eselon 2, 3, dan 4 terhadap calon anggota DPD RI, Fadhlin Akbar, anak Wahidin Halim, Gubernur Banten. Dukungan itu diperlihatkan dalam grup WA “DPD utk Kang Fadlin WH”. Hingga saat ini kutip Mediabanten.com, Selasa (26/03/2019), para ASN itu masih bebas menjalankan tugasnya.
Sedangkan nama-nama pejabat eselon 2, 3 dan 4 yang tercantum dalam grup WA “DPD untk Kang Fadlin WH” hingga Selasa kemarin belum menerima sanksi apapun.*
