Hidayatullah.com– Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo agar periode ke-2 pemerintahannya untuk merampingkan kabinet. Ia beralasan pentingnya reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi.
“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” kata Mardani di Jakarta, Kamis (04/07/2019) kepada hidayatullah.com dalam siaran persnya.
Politisi PKS tersebut berasalan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.
“Masalah sinergitas antar lembaga seringkali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” ujarnya.
Mardani mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).
Baca Juga
“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” katanya.
Ia juga mencontohkan jumlah kementerian negara AS, Jerman, Jepang, China.
“Kabinet Obama (AS): 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman): 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT): 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri,” kata Mardani.
Selain itu, menurutnya anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta.
“Jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya menjadi kecil. Contoh program pengentasan Kemiskinan dibagi menjadi 26 K/L hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam menekan jumlah angka kemiskinan,” ujar wakil ketua komisi II yang di antaranya membidangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Mardani juga mengingatkan bahwa tidak elok struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi kue.
“Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau kue. Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementerian yang kuat: struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang dalam sebuah wawancara ingin pemerintahan yang efektif, efisien dan tidak bertele-tele. “Dan rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
