Hidayatullah.com– Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki menyebut bahwa impor cangkul merupakan simbol ketertinggalan.
“Kalau dari segi logika ekonomi tidak apa-apa kita impor cangkul mungkin lebih efisien ketimbang bikin sendiri lalu bahan bakunya kita impor. Tapi ini soal simbol, kita sudah masuk era revolusi industri 4.0 cangkul saja kita belum bikin,” tegas Menkop dan UKM Teten di Jakarta kutip RRI.co.id, Kamis (12/12/2019).
Teten mengaku, secara prinsip ia tidak setuju adanya kebijakan impor cangkul. Teten menyebut kebijakan impor sebagai simbol ketertinggalan.
Oleh karena itu, Teten meminta untuk dilakukan pemetaan kebutuhan cangkul baik dari swasta, maupun pemerintah termasuk melakukan pemetaan terhadap kemampuan produksi.
“Ini kan industri 4.0 ketika dari pertanian berubah ke perdagangan dan industri itu, kan, alat-alat pertanian yang harus kita bikin sendiri. Nah ini simbol ketertinggalan,” ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, isu impor cangkul yang ramai dibicarakan belakangan ini turut menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Jokowi pun langsung memerintahkan Menkop UKM Teten agar mencarikan solusinya bersama pemangku kepentingan terkait supaya kebutuhan cangkul dalam negeri dapat terpenuhi.
“Secara politik kemarin begitu muncul cangkul itu di-dashboard presiden negatif sekali. Jadi saya bisa pahami kenapa Pak Presiden bisa mengangkat isu cangkul ini, sehingga minta saya untuk mengusut,” ujar Teten di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Pada kesempatan itu, Teten mengundang sejumlah perwakilan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan pertemuan bersama di kantornya.
Hadir pula pada pertemuan itu dari Kementerian Perindustrian, perwakilan bank, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan LPDB-KUMKM.
Menurut Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Victoria br. Simanungkalit, saat ini kebutuhan cangkul di dalam negeri sebanyak 10 juta cangkul, sedangkan kemampuan produksi dalam negeri mencapai 3 juta cangkul, dimana 2,5 juta di antaranya diproduksi usaha besar, dan 500 ribu diproduksi UMKM.
“Data impor cangkul sendiri hanya sebesar 200 ribu cangkul. Menjadi pertanyaan darimana yang 6,8 juta itu, ada kemungkinan masuk dari jalur tikus (non resmi),” sebutnya.
Sementara menurut Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo, pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap UKM Cangkul di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah untuk dijadikan calon mitra.
UKM Cangkul itu akan diupayakan agar mendapat bantuan perkuatan modal usaha lewat pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM. Akan tetapi, ia belum menyebutkan besaran dana bergulir yang akan disalurkan dalam memenuhi kebutuhan modal UKM Cangkul.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
