Hidayatullah.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), KH Aceng Zakaria, menyatakan bahwa pihaknya terus mengawal upaya-upaya penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Hari ini gabungan berbagai ormas Islam menggelar aksi untuk mendesak pembatalan pembahasan RUU HIP di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/06/2020) siang.
“Meskipun Pemerintah melalui Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM telah menyatakan meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP tersebut, PP PERSIS akan terus bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, ormas dan lembaga nasional yang satu visi dalam rangka terus mengawal penolakan RUU HIP ini
sampai dibatalkan pembahasannya di DPR,” ujar Kiai Aceng di Bandung, Jawa Barat, dalam pernyataan sikapnya, Selasa (23/06/2020) terkait aksi menolak RUU HIP.
Kiai Aceng mengatakan, PP Persis sebelumnya secara resmi telah mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap terkait RUU HIP dan telah disampaikan Kepada Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.
Ia mengatakan, PP Persis melalui Waketum/Ketua Bidang Jamiyah telah mengomunikasikan surat pernyataan dan penolakan PP Persis atas RUU HIP tersebut ke media massa, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Ketua-Ketua Partai Politik (PAN, PKS, Gerindra, dan Partai Berkarya), Majelis Ormas Islam.
Baca Juga
“Dan masih terus dikomunikasikan serta disosialisasikan ke lembaga-lembaga dan forum-forum nasional yang mempunyai visi yang sama,” ujarnya.
Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, PP Persis mendukung adanya aksi-aksi terkait upaya mewaspadai kebangkitan komunisme gaya baru yang ditengarai banyak pihak telah bermunculan.
“PP PERSIS memandang perlu ada aksi kesiagaan internal untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan warga Jamiyah atas potensi dan indikasi munculnya komunisme gaya baru,” ujar Kiai Aceng.
Adapun teknis dan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan tersebut, jelas Kiai Aceng, didelegasikan kepada organ Jamiyah PERSIS yaitu Bagian Otonom, Ikatan, Brigade, Sigab, dan Shurulkhan dengan dibantu oleh Tim Satuan Tugas Penanggulangan Dampak Covid-19 PERSIS melalui koordinasi dengan Ketua Bidang Jamiyah.
Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Bagian Otonom, Lembaga, Himpunan dan Ikatan PERSIS yang mendapat undangan Aksi Demo dari lembaga atau ormas lain di lingkup daerahnya diperkenankan untuk bergabung setelah dipastikan kejelasan panitia penyelenggaranya, perizinan keramaian dan aksi dari pihak berwenang, kejelasan tujuan dan caranya, serta kepastian keamanan dan kedamaian pelaksanaannya tanpa membawa atribut ataupun bendera Jamiyah,” tambahnya.
PP Persis menyampaikan surat edaran pernyataan sikap itu terkait polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menuai banyak protes dan penolakan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
