Hidayatullah.com– Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang membahas RUU Ibu Kota Negara (IKN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak pemindahan ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Menurut PKS, pemilihan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara terlalu terburu-buru dan tidak strategis menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal menduga ada banyak kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pemindahan Ibu kota Negara.
Iqbal menuturkan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman varian baru “Cmicron” yang sangat serius mengancam keselamatan rakyat
“Sebaiknya pembahasan RUU IKN ditunda dan perlu kajian lebih mendalam terkait aspek geografi dan sosial budaya,” tegas Iqbal lewat keterangan terulisnya diterima hidayatullah.com, Senin (17/01/2022).
Ia menyebut, memindahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kalimantan Timur bukanlah hal yang mudah. Hal ini akan merusak sendi-sendi ketahanan keluarga karena akan ada banyak pasangan harus LDR/LDM, akan ada banyak anak berkurang kasih sayang karena ayahnya bekerja jauh, dan di sana belum tentu bisa langsung membawa keluarga. Karena untuk bisa stabil memerlukan waktu yang lama membangun infrasturktur termasuk fasilitas pendidikan dan keluarga.
Baca Juga
Baca juga: Bappenas: Jokowi Pilih “Nusantara” sebagai Nama Ibu Kota Negara
Iqbal memprediksi bila pemerintah tetap memaksakan akan ada banyak kasus “layangan putus” perselingkuhan bahkan perceraian akibat ambisi segelintir elite.
“Memindahkan Ibu Kota bukan sekadar memindahkan bangunan, tetapi memindahkan kehidupan rumah tangga masyarakat. Kehidupan rumah tangga setiap warga itu kompleks, ada kehidupan ekonomi mereka, ada kehidupan sosial mereka yang dipertaruhkan termasuk hubungan suami istri serta pendidikan anak anak mereka. Nasib relasi dengan keluarga besar. Demikian juga dengan komunitas yang sudah terbangun dan modal sosial yang sudah terbangun dengan baik akan hilang,” papar dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan nama untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
“Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Suharso dalam rapat dengan Pansus IKN di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (17/01/2022).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
